Rp 500 Miliar untuk Pinjaman SPBU BBM Nonsubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah akhirnya mengalokasikan dana Rp 500 miliar untuk program pinjaman lunak bagi pembangunan infrastruktur bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hal ini untuk mendukung program pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menyampaikan hal itu, Selasa (31/1), di Jakarta.

Menurut Evita, PT Pertamina sudah menyiapkan infrastruktur pertamax. Namun, perseroan itu minta tambahan waktu untuk dapat infrastruktur pertamax di Jawa dan Bali. Perusahaan itu tidak siap menyediakan infrastruktur BBM nonsubsidi di Jawa dan Bali pada 1 April 2012.

"Sebenarnya, Pertamina lebih maju dibandingkan tahun 2010. Sekarang jauh lebih banyak," ujarnya. Karena itu, pihaknya berencana membatasi BBM bersubsidi secara bertahap.

Terkait insentif, pihaknya sudah berbicara dengan Kementerian Keuangan. "Jadi Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk dapat memberikan pinjaman lunak kepada para pemilik SPBU untuk membangun infrastruktur pertamax," kata dia.

Total anggaran untuk pinjaman lunak itu mencapai Rp 500 miliar, dan bersumber dari APBN Perubahan 2012. Dana pinjaman lunak itu akan dikucurkan untuk 295 unit stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual pertamax.

Namun mekanisme pinjaman lunak itu masih belum diketahui dengan pasti. Saat ini pihak Kementerian Keuangan sedang merumuskan mekanisme penyaluran pinjaman lunak itu.