Upah Pekerja Belum Layak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut survei yang diadakan Organisasi Buruh Internasional (ILO), para pekerja menilai pemerintah belum dapat menerapkan upah layak dengan baik.

"Survei pekerja mengungkapkan sebuah persepsi yang negatif terhadap kinerja dan kapasitas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa, Mohammed Mwamadzingo, dalam peluncuran survei ILO terbaru mengenai persepsi pekerja terhadp faktor-faktor pendukung keberlanjutan usaha di Indonesia, Jakarta, Kamis ( 9/2/2012 ).

Survei yang diadakan ILO pada tahun lalu ini memperlihatkan 57,4 persen pekerja yang disurvei percaya pemerintah tidak menerapkan upah yang layak dengan baik. Persepsi ini didasari asumsi mereka bahwa upah yang layak setara dengan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Hanya 25,5 persen pekerja yang menjawab pemerintah telah memberlakukan upah yang layak. Menurut survei ILO terhadap pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun ditemukan fakta bahwa UMSP yang pekerja terima setiap bulan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka dan keluarganya. Ketidakcukupan ini karena tingginya biaya hidup di Jakarta.

Survei Pusat Analisis Sosial (AKATIGA) tentang upah pekerja tekstil dan garmen di Indonesia menghasilkan temuan yang sama. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah ternyata hanya mampu menutup 62,4 persen biaya aktual rata-rata pekerja.

Mwamadzingo pun menambahkan, selain upah layak, pekerja juga menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja yang dan mengontrol harga-harga barang pokok. Sebanyak 85,3 persen responden menganggap pemerintah buruk dalammempertahankan harga barang pokok stabil. "Survei ini (juga) memperlihatkan lebih dari 70 persen responden percaya pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Untuk diketahui saja, laporan ILO ini berisi penilaian tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia, yang didasari pada metodologi komprehensif dan fleksibel. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan 17 persyaratan yang digolongkan dalam elemen politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.