BUMN Kok Cuma Salurkan Program Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ma'mur Hasanuddin meminta kepada Pemerintah, melalui kementerian BUMN dan kementerian Kehutanan, agar meninjau ulang keberadaan BUMN bidang kehutanan yang hanya menyalurkan program sosial yang didanai APBN.

"BUMN kok cuma salurkan program sosial. Seharusnya, yang namanya BUMN itu memang berorientasi bisnis, sedangkan untuk kegiatan sosial biar Kementerian Kehutanan saja yang urus," kata Ma'mur di Jakarta, Senin (27/2/2012).

Pada tahun 2003, menurut Ma'mur beberapa BUMN Kehutanan seperti Inhutani I hingga IV diarahkan khusus mengerjakan kegiatan sosial, bukan kegiatan bisnis.

Sedangkan pada kabinet sebelumnya, Inhutani diharapkan sudah dapat masuk Busra Efek jakarta (BEJ). Namun perkembangan hingga menteri Kehutanan dipimpin Zulkifli Hasan dan Meneg BUMN dipimpin Mustafa Abubakar, Inhutani I-V memiliki utilitas rendah, bahkan hingga mencapai titik mati suri.

Ma'mur sendiri, mendukung ide penggabungan BUMN Kehutanan menjadi satu holding besar. Namun penggabungan BUMN kehutanan ini diharapkan menjadi perusahaan yang sehat dan mumpuni hingga mampu menyumbang secara signifikan terhadap penerimaan negara.

"Penggabungan perusahaan-perusahaan kehutanan milik negara ini diharapkan seperti penggabungan beberapa bank menjadi Bank Mandiri, dimana bank-bank kecil milik pemerintah bergabung menjadi perusahaan besar yang sehat," ujar Ma'mur.

Soal pilihan restrukturisasi perusahaan kehutanan penggabungan dilakukan berdasarkan wilayah kerja atau sebuah holding, menurut Ma'mur, masih perlu dikaji oleh pemerintah, sehingga keputusan yang diambil akan tepat sesuai harapan.

"Kami menginginkan, ada kejelasan aktivitas kerja pada penggunaan dana APBN. Apabila untuk kegiatan sosial, sebaiknya langsung dikelola kementerian Kehutanan. Sehingga berdampak pada peningkatan APBN untuk Kemenhut. Sehingga penyaluran dana yang bersumber dari APBN, tidak perlu diberikan kepada BUMN Kehutanan", ujar Ma'mur.