Pemerintah Siap Verifikasi Data Garam

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan, Diah Maulida, di Jakarta, Selasa (28/2/2012), berjanji, persoalan data garam akan diselesaikan tahun ini.

Pendataan menyeluruh itu untuk memastikan data riil produksi, produktivitas lahan, stok garam di petani dan pedagang, kebutuhan pengasinan ikan, dan aneka pangan yang menggunakan garam konsumsi. Pihaknya sudah memperoleh data-data terkait produksi dari dinas, tetapi perlu dilakukan pengecekan.

"Verifikasi sangat penting. Kami ingin juga mengetahui data riil stok garam, di petani atau pedagang," ujar Diah.

Diah menambahkan, kebutuhan garam konsumsi berkisar 120.000 ton per bulan. Untuk bisa menghentikan impor garam konsumsi, dibutuhkan stok garam sebanyak 840.000 ton untuk kebutuhan Januari-Juli, atau sebelum masa produksi. Masa produksi garam berlangsung bulan Agustus-November setiap tahun.

Adapun data sementara stok garam berkisar 306.000 ton. Tahun ini, impor garam ditetapkan sebesar 500.000 ton,  untuk memenuhi kebutuhan garam bulan April-Juni.  Produksi garam konsumsi ditargetkan bisa mencapai 1,4 juta-1,5 juta ton.

Terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 400 miliar, untuk peningkatan produksi garam, yang dihimpun dari lintas kementerian, terutama kementerian perindustrian dan kementerian kelautan dan perikanan.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) oleh kementerian kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi geomembran oleh kementerian perindustrian untuk mempersingkat panen 6 hari jadi 3 hari, ekstensifikasi lahan, serta perbaikan produksi PT Garam.     

Berdasarkan data Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), jumlah lahan garam yang potensial mencapai 29.000 hektar. Verifikasi lahan telah dilakukan di Jawa, sedangkan verifikasi lahan di luar Jawa akan dilakukan tahun ini.