Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Politisi Serahkan SPT

Kompas.com - 21/03/2012, 14:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang wartawan di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi layaknya kantor pajak, Rabu ( 21/3/2012 ) siang. Susunan meja dan kursi dirombak oleh beberapa petugas pajak dibantu wartawan.

Dua meja disatukan. Di depan meja disusun belasan kursi. Dua banner milik Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur ditaruh di sekitar meja. Satu kotak berwarna kuning setinggi satu meter diletakkan tepat didepan meja.

Rupanya, ruang wartawan dijadikan tempat drop box Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Pribadi untuk para politisi.

Kepala Kantor Wilayah Pajak Jaktim Haryo Damar mengatakan, drop box itu dibawa atas permintaan politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo. "Beliau ingin isi SPT. Yah, kita terimakasih," kata Haryo.

Meski Bambang yang meminta, drop box itu pertama kali dimanfaatkan oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Dia datang sendiri disusul para politisi Hanura seperti Syarifuddin Sudding dan Saleh Husein.

Wiranto mengaku ingin memberi contoh kepada masyarakat, terutama kepada politisi Hanura, agar taat membayar pajak. "Sebagian besar APBN dari pajak. Kalau kita tidak disiplin akan sangat mengganggu APBN," kata Wiranto.

Setelah berbincang-bincang sesaat dengan kadernya, mantan Panglima TNI itu langsung menaruh laporan harta dan penghasilannya ke dalam drop box. Tentunya laporan itu dihadapan puluhan fotografer dan kamera televisi.

Bambang datang ketika Wiranto diwawancarai wartawan. Bambang menunggu. Setelah wartawan selesai mewawancarai Wiranto, Bambang lalu memasukkan laporan SPT ke drop box. Kembali kilatan lampu kamera menyala-nyala.

Tak hanya Wiranto dan Bambang. Politisi lain juga menyusul mengikuti melaporkan SPT dihadapan wartawan. Tampak hadir politisi PAN Eko Patrio, tiga politisi PKS Aboe Bakar Al Habsy, Nasir Djamil, dan Anis Matta, serta politisi PPP Ahmad Yani.

Apakah langkah itu untuk pencitraan?, "Saya kira ngga lah. Tidak ada maksud itu. Ini sebagai warga negara yang taat bayar pajak. Lagi pula batas pembayaran pajak sudah dekat," jawab Sudding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com