RI Harus Waspadai "A Middle Income Trap"

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, Indonesia masih perlu untuk mengembangkan sektor manufaktur, jasa dan pertanian untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini dikemukakan ADB dalam bukunya "Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth," yang diluncurkan hari ini, Senin (26/3/2012), di Jakarta.

"Sekalipun ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu yang menunjukkan performa terbaik di kawasan dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai sebuah ekonomi yang berpendapatan menengah-atas," ujar Kepala Ekonom ADB, Changyong Rhee, di Jakarta, Senin.

Buku keluaran ADB ini fokus kepada penjelasan mengenai tantangan Indonesia dalam mentransformasi industrinya untuk memperbaiki kekurangan dalam infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusianya, hingga memperkuat pemerintahan daerah. Indonesia tidak bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini sekalipun cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9 persen dalam lima tahun terakhir.

ADB pun melihat, kesalahan dalam melakukan perubahan bisa membuat Indonesia terjebak dalam jebakan kelas menengah (a middle income trap) yakni kondisi negara dengan ekonomi kelas menengah tidak lagi bisa bersaing dengan negara berpenghasilan rendah, yang buruk dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur sehingga sulit untuk mencapai status berpenghasilan tinggi.

Changyong mengemukakan, perlu tolok ukur untuk mengakselerasi perkembangan infrastruktur yang baru, penguatan kelembagaan, dan peningkatan investasi swasta, dan mengatasi ketidakseimbangan geografis dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan pendidikan. "Buku ini merupakan kontribusi penting sebagai sumber pengetahuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, pelajar yang mempelajari perkembangan dan ekonomi, dan masyarakat dalam memahami hambatan yang dihadapi negara menuju visi Indonesia yang maju dan sejahtera," tambah Menteri PPN, Armida Alisjahbana, dalam kesempatan yang sama.