Pemerintah Lamban Benahi Kawasan Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri menilai pemerintah lamban dalam membenahi kawasan perbatasan. Padahal, kalangan pelaku usaha sudah siap menanam investasi produktif di kawasan tersebut. Pemerintah didesak untuk membangun infrastruktur perbatasan agar potensi ekonomi b ida tergarap maksimal.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah , Endang Kesumayadi mengatakan s etelah melakukan kajian dan kunjungan yang cukup lama selama 1,5 tahun bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke berbagai kawasan perb atasan seperti Entikong di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Nunukan dan beberapa lokasi lainnya, Kadin Indonesia melihat adanya potensi ekonomi yang kuat .

Menurutnya, para pelaku usaha anggota Kadin menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi dalam waktu dekat dengan membangun pelabuhan darat (dry port), kawasan industri, kawasan komersil dan perumahan, pengolahan kelapa sawit, crumb rubber (industri pengolahan karet), industri alat-alat pendukung industri kelapa sawit, karet, tambang, hotel dan restoran, ekowisata bahari, cold storage dan pergudangan.

"Namun, kesiapan para pelaku usaha itu terkendala dengan minimnya fasilitas dan infrastruktur ditambah lagi belum tersedia jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih yang mana itu semua sesungguhnya ingin dibangun oleh anggota Kadin," ujarnya.