JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, meminta Pemerintah untuk mengantisipasi masalah penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia juga meminta Pemerintah tidak menutupi masalah penimbunan ini dengan isu migrasi kendaraan mewah dari mengonsumsi BBM non-subsidi ke subsidi bila tidak mampu menyelesaikannya.
Satya mengemukakan hal itu ketika ditanyai terkait rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi oleh Pemerintah demi menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter yang telah ditetapkan pada APBN-Perubahan 2012. "Pemerintah harus mengantisipasi masalah penimbunan BBM bersubsidi," ujar Satya kepada Kompas.com, Kamis (19/4/2012).
Penimbunan ini, kata dia, menjadi salah satu hal yang harus dilihat Pemerintah dalam menjaga kuota konsumsi BBM bersubsidi. Jika Pemerintah tidak mampu menyelesaikan atau mengantisipasi masalah penimbunan lantas jangan Pemerintah tidak bisa mengalihkannya ke isu yang lain.
Satya menegaskan, Pemerintah jangan menggeser isu penimbunan ke isu migrasi mobil mewah dari mengonsumsi BBM non-subsidi ke bersubsidi. Karena, dia yakin, mobil mewah sebenarnya rugi jika menggunakan BBM bersubsidi. Biaya perawatan mobil bisa lebih mahal. "Mobil Alphard beli premium itu tidak mungkin," tegas dia.
"Jadi jangan sampai isu migrasi itu hanya cara-cara pemerintah untuk menutupi isu penyeludupan gelap," pungkas Satya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.