Hari Konsumen Nasional Butuh Dukungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berharap pemerintah mendukung pencanangan Hari Konsumen Nasional (HKN). Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah menuangkan HKN dalam bentuk Keputusan Presiden.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Tini Hadad, mengatakan BPKN telah mengirimkan surat kepada Presiden pada tanggal 8 Februari 2012 lalu untuk meminta agar HKN bisa tertuang dalam bentuk Keppres. "Sampai sekarang itu masih belum pasti itu jadi ditandatangani oleh Presiden," sebut Tini, di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Dua hari yang lalu, terang dia, draft Keppres tersebut telah diparaf oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Namun, sekalipun Keppres belum keluar, pencanangan HKN tetap bisa dilakukan.

Ia pun mengatakan, BPKN perlu kehadiran sejumlah pejabat pemerintah terkait, seperti dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sejauh ini, kata dia, baru pejabat dari Kementerian Perdagangan, yakni Wakil Menteri Perdagangan, yang memberikan tanggapan positif terhadap HKN yang rencananya akan dicanangkan pada tanggal 20 April besok.

"Belum ada respon dari lembaga pemerintah terkait mengenai HKN. Kecuali Kementerian Perdagangan sangat concern karena intensifikasi pengawasan barang itu dilakukan di kementerian tersebut," tambah Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Srie Agustina.