Biaya Provisi Rotan Segera Turun

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memastikan biaya provisi untuk komoditas rotan segera turun, menyusul direvisinya harga patokan rotan oleh Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong industrialisasi rotan setelah pelarangan ekspor rotan mentah diberlakukan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (20/4/2012), mengatakan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Patokan Harga Rotan, perhitungan harga didasarkan pada harga di pasar. Persepsi para pelaku usaha, harga patokan seharusnya menggunakan harga di hutan.

"Beberapa pelaku usaha sudah melakukan audiensi kepada kami. Mereka keberatan dengan harga patokan di pasar karena nilainya tinggi sehingga biaya provisi naik hingga 10 kali lipat," ujar Gunaryo.

"Mempertimbangkan masukan tersebut, kami akan merevisi harga patokan dengan menggunakan harga rotan di hutan. Dengan begitu, biaya provisi tidak akan naik tinggi," katanya.

Dia mengatakan, biaya provisi dihitung berdasarkan harga patokan, tarif provisi dan harga satuan. Provisi tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

Pemerintah memutuskan mengubah harga patokan karena harga patokan yang ditetapkan tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.