Menperin: Manfaatkan Produk Rotan untuk Instansi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Moh S Hidayat meningkatkan pemanfaatan produk rotan seperti furnitur untuk instansi pemerintah. Langkah ini mengantisipasi pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan untuk mencegah isu penumpukan rotan.

"Kami memperkenalkan produk furnitur rotan untuk SD dan SMP dengan pengadaan meja dan kursi melalui program CSR perusahaan dengan target 30.000 set," jelas Menteri Perindustrian Moh S Hidayat ketika berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta, Senin (23/4/2012) petang.

Moh S Hidayat yang didampingi para dirjen di Kementerian Perindustrian, diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun dan jajaran redaksi Kompas.

Menurut Hidayat, ia mengumpulkan pengusaha besar untuk membantu memberikan kontribusi penyediaan furnitur rotan bagi sekolah-sekolah di daerah penghasil rotan. "Kepada pengusaha tambang batubara di Kalimantan misalnya, saya minta mereka membantu lewat program CSR, menyediakan furnitur rotan untuk sekolah-sekolah. Jadi rotan akan dimanfaatkan di dalam negeri," katanya.

Menperin juga menyatakan akan mengembangkan industri pengolahan rotan di daerah sumber bahan baku, dan meningkatkan peran resi gudang untuk menampung bahan baku rotan.

"Kami sudah mengajak peran serta dunia usaha atau ritel untuk mempromosikan furnitur rotan. Ini sudah dilakukan dengan pelaksanaan Rattan Fair bulan April ini," jelasnya.

Hidayat memaparkan, yang terjadi saat ini, pada kenyataannya adalah permintaan bahan baku rotan meningkat, sementara pasokan tersendat. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Perindustrian sudah melakukan pertemuan antara industri pengguna rotan dan penghasil bahan baku untuk memenuhi kebutuhan rotan.

Kemenperin juga mendorong lembaga pembuayaan untuk pengadaan bahan baku rotan. Beberapa pengusaha di sentra produksi rotan akan membentuk lembaga pengadaan bahan baku, khususnya koperasi, untuk mengantisipasi meningkatnya pasokan bahan baku rotan.

"Pemerintah juga memfasilitasi pengusaha untuk melakukan transaksi langsung di sentra produksi rotan seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah," jelas Hidayat.