Menteri ESDM Akui Sulit Awasi Pembatasan Premium Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengakui, pengawasan penerapan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas sulit dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Migas dan kepolisian.  

"Dalam waktu singkat, kami akan mengumumkan program pembatasan BBM bersubsidi, dan ada masa sosialisasi. Kami berusaha memastikan, aturan yang dibuat bisa berjalan dengan baik, tidak mudah mengatur satu per satu per orang. Kontrolnya tidak mudah, banyak pengguna tidak tahu berapa cc mobilnya," kata dia, Senin (23/4/2012), di Jakarta.  

Terkait hal itu, BPH Migas sedang mengatur dengan kepolisian lalu lintas dengan menggunakan untuk stiker khusus bagi mobil-mobil. Stiker itu didesain khusus agar tidak mudah dipalsukan dan tidak bisa dipindahkan ke mobil lain. "Aturannya harus diimplementasikan begitu rupa, agar petugas SPBU mudah mengendalinya dari jauh," ujarnya menegaskan.  

Dengan aturan itu, maka pengguna mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas harus pindah ke pertamax atau ke gas. Saat ini alat konverter BBM ke bahan bakar gas sedang diproses Kementerian Perindustrian. Untuk angkutan umum, alat konverter akan dibagikan secara gratis sedangkan pengguna mobil pelat hitam harus membelinya.  

Untuk itu, pemerintah akan mendorong penambahan dispenser pertamax di wilayah Jawa dan Bali. "Persiapan program pengendalian BBM bersubsidi ini memang kelihatan agak terburu-buru, karena harga BBM tidak boleh naik. Karena ini buntu, maka ke jalan lain sehingga agak terbatas waktunya. Ini untuk menjalankan ekonomi kita, APBN dijaga agar tetap sehat sehingga roda perekonomiannya bisa jalan baik," ujarnya.  

Pemerintah juga sedang menyiapkan bentuk sanksi yang tepat untuk mengantisipasi praktik penyalahgunaan premium bersubsidi dalam program pembatasan BBM bersubsidi. "Pada tahap awal, kami akan membatasi pemakaian premium bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat atau kementerian, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD," kata dia.