Pemerintah Harus Yakinkan S&P soal Pengendalian BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Tim Ekonomi Divisi Perencanaan PT Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto berharap Pemerintah bisa meyakinkan lembaga pemeringkat Standard & Poor's mengenai kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi akan menyehatkan APBN untuk jangka panjang.

Pasalnya, kebijakan BBM bersubsidi menjadi salah satu perhatian dari S&P dalam keputusannya untuk tidak menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi. "Saya kira Pemerintah harus responsif atas penundaan S&P terhadap rating investment grade Indonesia. Hal-hal yang harus dilakukan, pertama, yakinkan S&P bahwa kebijakan energi yakni BBM bersubsidi akan menyehatkan APBN dalam jangka panjang," sebut Ryan kepada Kompas.com, Selasa (24/4/2012).

Selain masalah kebijakan BBM bersubsidi, Pemerintah juga harus mendorong Produk Domestik Bruto agar pendapatan per kapita naik secara signifikan. PDB dapat didorong melalui investasi, belanja pemerintah, konsumsi publik dan ekspor-impor. "Tiga, kurangi utang luar negeri swasta," tambah Ryan. Caranya dengan menggali dana di dalam negeri melalui penerbitan saham, obligasi dan kredit perbankan.

Hal keempat yang harus diperhatikan Pemerintah adalah mengenai penguatan pasar keuangan domestik. Ini dapat dilakukan melalui program pendalaman finansial dengan cara menerbitkan lebih banyak instrumen keuangan investasi (portofolio) dan derivatifnya melalui pasar uang dan pasar modal. "Khusus untuk kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, Pemerintah harus menjelaskan ke S&P bahwa kebijakan tersebut untuk menyehatkan APBN dalam jangka panjang," pungkas Ryan.

Seperti diwartakan, S&P pada Senin (23/4/2012), melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia tetap pada level BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek dengan outlook positif. Dalam siaran persnya, S&P menyatakan bahwa Indonesia punya kelemahan pada kondisi ekonomi dan institusional.

Agost Bernard, analis utama S&P untuk Indonesia, menyatakan beberapa hal yang mendukung peringkat Indonesia pada level saat ini antara lain rendahnya defisit anggaran pemerintah, penurunan beban utang sektor publik, likuiditas eksternal yang menguat dan kinerja ekonomi yang tangguh. Sedangkan pendapatan per kapita yang rendah, hambatan struktural dan institusional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, utang luar negeri sektor swasta yang masih tinggi, dan pasar keuangan domestik yang dangkal dianggap sebagai faktor penghambat.

S&P pun menyatakan telah terjadi ketidakpastian kebijakan akibat adanya penangguhan kenaikan tarif listrik yang telah direncanakan dan ketidakmampuan untuk menerapkan pemotongan subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia, serta sejumlah langkah kebijakan yang diusulkan di bidang industri dan perdagangan. Akan tetapi, gambaran ekonomi yang masih positif mencerminkan kemungkinan upgrade. Ini bisa terjadi apabila pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, pasar keuangan yang semakin dalam, dan penerapan kebijakan yang terukur.