Presiden Tak Mau Bebani Rakyat dengan Utang

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bila harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sekarang ini Rp 4.500 per liter dibiarkan saja maka subsidi BBM dan listrik akan melonjak tajam. Untuk itu, Presiden mengungkapkan, ada tiga hal sebagai solusi untuk mengantisipasi lonjakan subsidi itu.

"Begini dengan harga BBM tetap seperti yang berlaku sekarang ini Rp 4.500 untuk premium, kemudian kita biarkan saja maka subsidi BBM dan listrik akan melonjak tajam," sebut Presiden dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2012, di Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Presiden menjelaskan, dalam APBN, anggaran belanja Pemerintah mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun. Sementara pendapatan negara hanya Rp 1.300 triliun. "Ada defisit Rp 200 triliun. Itu persentasenya hanya 2,2 persen," tambah dia.

Defisit itu berpotensi naik Rp 100 triliun menjadi Rp 300 triliun bila harga BBM tetap. Karena harga BBM bersubsidi hanya bisa disesuaikan dengan syarat seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 7 ayat 6a UU APBN-Perubahan 2012. Dengan begitu, lanjut dia, defisit anggaran negara bisa tembus 3,5 persen. "Dan itu bertentangan dengan UU. Tidak mungkin kita biarkan," sambungnya.

Untuk menutup defisit itu, Presiden menyebutkan, bisa saja dengan menambah utang. Namun, Pemerintah akan menghindari itu. Presiden mengatakan, Pemerintah tidak ingin membebani generasi mendatang dengan utang. Ia menyebutkan bahwa memang tidak banyak solusi yang tersedia.

Solusi yang mungkin ada yaitu tiga elemen. Pertama, melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan volume BBM. Kedua, meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara. "Saya melihat masih ada yang bisa kita optimalkan," tambah Presiden.

Ketiga, jajaran pemerintah atau lembaga negara harus melakukan efisiensi pengeluarannya. "Tiga itulah elemen utama dari solusi yang saya maksudkan tadi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan mengamankan APBN dan fiskal kita," pungkas Presiden.