Pemerintah Terlalu Fokus Tingkatkan Produksi Padi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) melihat ada empat hambatan dalam mencapai target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 yang dicanangkan Pemerintah. Salah satunya adalah Pemerintah lebih fokus kepada peningkatan produksi padi. "Pertama, selama ini Pemerintah terlalu fokus dalam meningkatkan produksi padi," sebut Ketua Bidang 7 BPP HIPMI Bidang Agribisnis, Desi Arianti, di Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Dia memaparkan, lahan pertanian kini semakin terbatas karena kian banyaknya konversi lahan yang terjadi. Konversi lahan pertanian mencapai 110.000 hektar per tahunnya. Luas lahan baku tadinya sekitar 7,7 juta hektar pada tahun 2002 namun sekarang berkurang menjadi 6,7 juta hektar. Untuk mencapai surplus 10 juta ton, kata dia, diperlukan penambahan lahan sekitar 4 juta hektar dengan catatan produktivitas gabah sebesar 5 ton per hektar. "Target surplus 10 juta ton itu setara dengan 20 juta ton gabah kering giling," tambah Desi.

Hambatan kedua yakni pengadaan benih padi yang tersendat. Dulu pengadaan benih bersifat PSO (Public service obligation) sekarang ditenderkan. Ini, sebut Desi, bisa menimbulkan ketidaksamaan antara musim tanam dan distribusi bantuan benih untuk 1 juta hektar.

"Ketiga, persoalan pengadaan pupuk untuk dapat mencapai surplus beras," sambungnya. Ia menyebutkan, rencana penyeragaman penggunaan pupuk NPK menjadi 15 persen di seluruh Indonesia akan berdampak pada biaya, pola tanam dan hasil pertanian.

Serapan dana kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi yang masih kecil menjadi hambatan keempat. Desi mengatakan, itu terjadi karena bunga kedua kredit masih tinggi. Jaminan kredit berupa sertifikat lahan pun sulit disanggupi petani. "KUR lebih banyak ke sektor perdagangan," pungkasnya.