Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Pembelian Saham Newmont untuk Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 08/05/2012, 17:12 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan keputusan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

"Dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," sebut Agus di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Ia menuturkan dengan pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pemerintah Pusat maka diharapkan kepemilikan 51 persen saham PT NNT oleh kepemilikan nasional telah mewakili semua unsur kepentingan nasional. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta nasional.

Agus pun menyatakan, meski Pemerintah hanya membeli 7 persen saham, kedudukan Pemerintah sangat strategis. Oleh sebab itu tidak tepat apabila ada pendapat yang menyatakan kepemilikan yang hanya 7 persen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Menurut dia, sebanyak 7 persen saham divestasi PT NNT yang dibeli oleh Pemerintah adalah saham penentu (swing shares) bagi tercapainya kepemilikan saham nasional 51 persen. Pemerintah berhasil mendapatkan keistimewaan dalam bentuk hak menempatkan komisaris, harga saham yang khusus, dan kondisi-kondisi keutamaan yang lain.

Dengan demikian, lanjut Agus, Pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan PT NNT ke depan akan menjadi contoh pengelolaan perusahaan PMA pertambangan yang baik, benar, taat azas, dan berkinerja prima di Indonesia. "Strategi ini juga sejalan dengan semakin besarnya peran pemerintah di negara-negara lain dalam industri pertambangan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com