Tak Efektif, Pembelian BBM Dibatasi Sistem POS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat energi, Kurtubi, menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan sistem teknologi informasi (sistem point of sales/POS) tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, masyarakat bisa dengan mudah mengakali sistem tersebut.

"Kalau kebijakan pembatasan yaitu melarang kendaraan pemerintah, BUMN, itu enggak ada masalah karena itu di bawah kendali pemerintah. Tetapi, jika itu diperluas ke kendaraan lain, pelat hitam, itu saya khawatir tidak akan bisa efektif karena ribet," tutur Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/5/2012).

Ia beralasan sistem POS tidak akan efektif lantaran masyarakat bisa dengan mudah melakukan penipuan. Secanggih apa pun sistem tersebut, kata dia, masyarakat bisa menirunya. "Uang saja bisa ditiru," kata dia. "Masyarakat bisa berkreasi untuk ngakalin kontrol otomatis seperti itu," ujar Kurtubi.

Menurut Kurtubi, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan instrumen kebijakan yang bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat. "Melonjaknya subsidi BBM ini memang kita sepakat harus dikurangi. Namun, kebijakan yang dipakai untuk tujuan itu sebaiknya tidak menggunakan instrumen yang bisa menimbulkan masalah bagi kegiatan ekonomi masyarakat," papar Kurtubi.

Sesuai dengan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi melalui kebijakan pengendalian sistem distribusi dengan sistem teknologi informasi. Kendaraan akan dibatasi konsumsinya berdasarkan nomor surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Jadi ada database, di mana satu mobil tidak bisa bolak balik. Misal mengisi di SPBU A, kemudian mengisi di SPBU B tidak boleh. Ini menggunakan nomor STNK," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, di Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Karen mengatakan, khusus di Kalimantan sudah ada 112 SPBU yang dilengkapi sistem teknologi informasi dan siap menjalankan pengendalian sistem distribusi. Pertamina menyebut sistem ini sebagai sistem POS yang merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU. Identitas kendaraan dan pelanggan serta merekam dengan akurat perilaku pembelian pelanggan, baik volume, waktu, lokasi SPBU, maupun kewajaran pembelian.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik belum bisa memastikan kebijakan ini bakal berlaku 1 Juni mendatang bersamaan kebijakan penghematan energi lainnya atau tidak. "Besok (30/5/2012), kami akan rapat dengan gubernur Kalimantan membahas ini," ucapnya.