Penambahan BBM Dampak Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab naiknya permintaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan.

"Di Kalimantan itu ada antrean yang panjang sudah hampir dua bulan. Setelah kami pelajari dan itu adalah masalah kami juga di Jakarta. Jadi, walaupun antrenya di Kalimantan, itu adalah soal kami juga. Kami berkomunikasi dan setelah kita ketahui penyebab itu adalah pertumbuhan ekonomi," sebut Jero, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di empat provinsi di Kalimantan cukup baik. Pertumbuhan empat provinsi di Kalimantan bervariasi antara 6-8 persen. Ditambah lagi, kata dia, pertumbuhan kendaraan bisa mencapai 30 persen.

"Jadi sepeda motor dan mobil dibikin di Jakarta lari ke Kalimantan, dibeli oleh orang Kalimantan. Ya untuk pribadi, usaha, industri, tambang, perkebunan, untuk kehidupan mereka. Itu adalah indikator jelas bahwa itu pertumbuhan ekonomi," papar Jero.

Pertumbuhan ekonomi tersebut pun berdampak pada konsumsi BBM. "Karena itu, maka akibatnya adalah kekurangan BBM," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, empat provinsi di Kalimantan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi, yakni untuk premium dan solar. Hal ini diminta karena adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi, sementara kebutuhannya meningkat.

"Kami mencoba untuk berbicara langsung ke permasalahan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan ketersediaan BBM bersubsidi oleh Pertamina, di mana ketidakseimbangan ini memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan," sebut Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin, di DPR, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Rudy, pertumbuhan kendaraan sangat pesat di Kalimantan. Seperti di Kalimantan Selatan, baik kendaraan roda dua maupun empat bisa tumbuh hingga 15,5 persen per tahun. Belum lagi ada tambahan permintaan BBM bersubsidi oleh nelayan.

Kondisi itu dihadapkan pada adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan. Tahun 2011, Kalimantan diberikan kuota sebesar 7,19 persen tahun 2011. "Kemudian turun menjadi 7 persen pada tahun 2012," sambung dia.

Hal tersebut lantas membuat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, kata Rudy, sering kali terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Alhasil, kegiatan ekonomi di Kalimantan pun terganggu. "Menyebabkan ekonomi biaya tinggi terhadap distribusi barang dan jasa," tegas dia.