Soal Obligasi Rekap, Dahlan Serahkan ke Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan akan menyerahkan opsi penyelesaian obligasi rekap ke Kementerian Keuangan. Pihak Kementerian BUMN pun sudah berbicara dengan Kementerian Keuangan.

"Apa saja opsinya saya setuju. Tinggal laksanakan saja. Apalagi yang punya BUMN ini kan Menteri Keuangan, bukan saya," kata Dahlan selepas menghadiri Mandiri CFO Forum "Creating Optimum Growth through Efficiency Management di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Hingga saat ini, ada beberapa opsi penyelesaian obligasi rekap. Yaitu dibeli kembali (buyback) oleh pemerintah, dilepas ke pasar uang, dibeli Bank Indonesia (BI) ataupun ditukar dengan saham (debt switch). Namun Bank Indonesia (BI) sudah secara tegas menolak untuk membeli obligasi rekap dari perbankan. BI sendiri baru bisa membeli dari pasar uang.

"Itu ada ide dari Menteri Keuangan. Menurut saya, itu bagus sekali. Saya sangat setuju dan tinggal dilaksanakan saja," tambahnya.

Nantinya, opsi penyelesaian ini tidak hanya untuk obligasi rekap yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) saja, tapi juga milik bank pemerintah lainnya. "Tidak hanya Bank Mandiri, kalau bisa semua. Pak Menteri Keuangan yang melaksanakan. Lebih banyak menkeu yang melaksanakan, saya lebih banyak mendukung saja," katanya.

Opsi dari pemerintah Sekadar catatan,pemerintah sedang menyiapkan beberapa opsi untuk menarik kembali obligasi rekapitalisasi di perbankan. Diantaranya pembelian obligasi rekapitalisasi perbankan dengan metode buyback atau debt switch.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan, secara umum, semua bentuk obligasi negara termasuk obligasi rekapitalisasi sebenarnya bisa diperdagangkan dengan bebas oleh pemiliknya. Kementerian Keuangan (Kemkeu) sendiri sudah mendiskusikan beberapa opsi terkait perdagangannya. Rahmat menyebutkan, dari hasil diskusi ada beberapa opsi yang didalami. Antara lain, opsi buyback oleh pemerintah.

Seperti diketahui, selama ini buyback dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasar. "Buyback itu pada prinsipnya melalui lelang umum, sehingga semua orang bisa berpartisipasi," katanya.

Opsi lain, kata Rahmat adalah debt switch dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk obligasi rekapitalisasi ini, pemerintah bersedia untuk mendiskusikannya. Makanya, Kemkeu akan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan bank-bank pemegang obligasi rekapitalisasi untuk mempelajari opsi penarikan obligasi itu.

Agus juga bilang, Kemkeu akan mengajak Kementerian BUMN untuk memelajari opsi-opsi terkait obligasi rekapitulasi. Pasalnya, di bawah Kementerian BUMN ada perusahaan seperti asuransi dan dana pensiun yang profilnya lebih cocok untuk memegang obligasi rekapitalisasi yang bertenor panjang. Agus berharap, obligasi rekapitulasi di perbankan itu bisa diambil oleh para perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Agus mengatakan, di perbankan, saat ini portofilionya sudah terlalu besar. "Akan lebih baik kalau obligasi rekapitalisasi ditukar dalam bentuk tunai dan dipakai untuk pembiayaan seperti menyalurkan kredit," ujarnya.

Obligasi rekapitalisasi adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah pada saat krisis moneter 1997-1998. Jumlah obligasi rekapitalisasi itu mencapai Rp 430 triliun dengan tenor paling panjang sampai 2020.

Rencana dari Bank Mandiri PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sendiri justru semakin mantap melepas obligasi rekapitulasi miliknya dengan cara menjual langsung ke pasar. Mekanisme yang dalam waktu dekat akan ditempuh Mandiri ialah dengan menjual lewat mekanisme pinjaman valuta asing (valas). "Ada beberapa bank yang akan memberikan pinjaman. Saya belum bisa disclose sekarang. Tapi saya jamin konkret. Prosesnya dalam beberapa minggu ke depan bisa selesai dan kami bisa cerita bagaimana perkembangannya," kata Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini.

Direktur Treasury, Financial Institution & Special Asset Management Bank Mandiri Royke Tumilaar menambahkan ada tiga bank asing yang bakal membeli obligasi rekap Bank Mandiri. Pembelian ini dengan skema pinjaman valas senilai kurang lebih Rp 3 triliun. "Kami ingin obligasi rekap ini bisa juga sekalian untuk pembiayaan. Walaupun sebetulnya untuk pembiayaan valas Bank Mandiri belum terlalu membutuhkan," ujar Royke.

Sekedar mengingatkan, Bank Mandiri memiliki tiga strategi utama melepas obligasi rekap yang berstatus Available for Sale (AFS) dengan nilai total Rp 54 triliun. Pertama, menjual langsung ke pasar. Kedua, menjual ke Bank Indonesia (BI) untuk digunakan sebagai instrumen moneter. Ketiga, mengupayakan pemerintah mem-buyback obligasi rekapitalisasi.

Untuk cara pertama bisa ditempuh dengan dua mekanisme. Dijual tersendiri atau digabungkan dengan aset lain dari Bank Mandiri yang berpotensi dijual. "Ketiga strategi tersebut berjalanan parelel. Kita lihat mana yang bisa lebih dulu dilakukan," pungkas Zulkifli.