Indef: Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Timpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengemukakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan golongan dan daerah tertentu saja, melainkan untuk semuanya.

"Infrastruktur mengabdi untuk kepentingan siapa? Kalau kemudian tidak linear di jalan basis misi kedepan, maka pembangunan infrastruktur menjadi sumbu permasalahan. Maka pertumbuhan infrastrukur kontribusinya harus terhadap pengurangan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat," ujar Ahmad pada seminar nasional Indef di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Guru Besar FE Universitas Brawijaya ini juga mengatakan, banyak permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur yang ada saat ini di Indonesia. Salah satunya, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur terhadap wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya, lanjut Ahmad, pembangunan infrastruktur lebih banyak dibangun di daerah yang terbukti punya kontribusi nyata bagi perekonomian, sedangkan yang masih berupa daerah potensi, cenderung diabaikan. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi terbagi-bagi antara daerah kaya dan miskin.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan dengan arah dan tujuan untuk mengatasi ketimpangan, baik sesuai dengan kebutuhan maupun potensi masing-masing daerah.

Berikut persentase pembangunan infrastruktur terhadap perbandingan luas wilayah, penduduk, dan infrastruktur antara kawasan Indonesia barat dan timur pada 2009. Kawasan Indonesia Bagian Barat. Pulau Sumatera seluas 20,6 persen, jumlah penduduknya 21,7 persen, Irigasi 19,6 persen, jalan 28,4 persen, dan air minum 24,6 persen. Lalu Pulau Jawa seluas 7,2 persen, penduduknya 58,6 persen, irigasi 65,1 persen, jalan 27,3 persen, dan air minum 24 persen.

Sementara kawasan Indonesia Timur. Wilayah Papua dan Maluku seluas 25 persen, jumlah penduduknya 2 persen, irigasinya 0,2 persen, jalan 4,5 persen, dan air minum 1,5 persen. "Kalau kita lihat juga, adanya problem ketimpangan wilayah untuk pembangunan infrstruktur yang hanya mengabdi pada pulau Jawa," tutur Ahmad.