OJK Harus Bebas dari Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Selasa (19/6/2012) malam, tujuh orang yang akan mengisi tujuh jabatan di Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah terpilih. Pemilihan dilakukan secara aklamasi dan pemungutan suara (voting).

Tujuh orang tersebut adalah Muliaman D Hadad, Nelson Tampubolon, Nurhaida, Rahmat Waluyanto, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti, dan Kusumaningtuti S Soetiono. Muliaman D Hadad yang sekarang menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia telah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara jabatan enam orang lainnya akan diatur secara bersama dalam internal Dewan Komisioner tersebut.

Ketujuh orang tersebut akan memimpin OJK, lembaga baru bentukan pemerintah yang bertugas melakukan supervisi industri jasa keuangan dengan dana kelolaan mencapai sekitar Rp 7.500 triliun. Lembaga ini begitu strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang keuangan.

Terhadap hal ini, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis berpendapat, tujuh orang yang terpilih bukan berarti mereka yang terbaik di Indonesia. Tetapi, di antara 14 calon yang tersedia, tujuh orang itulah yang terbaik.

"Dari 14 itu ya bukan berarti di Indonesia dia terbaik. Mungkin masih ada lagi, tapi di antara 14, itulah yang terbaik," sebut Emir kepada Kompas.com, di DPR, Jakarta, Selasa malam.

Dengan begitu, Muliaman akan menjadi pemimpin lembaga yang akan mengawasi industri jasa keuangan dengan dana kelolaan yang kira-kira setara dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau sekitar empat kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan dana kelolaan sebesar itu, Ketua Komisi XI Emir Moeis pun mewanti-wanti agar OJK bisa bekerja dengan integritas yang tinggi. "Mereka musti steril dari politik," tuturnya.

Menurut dia, sejumlah lembaga sejenis OJK di negara lain, seperti di Inggris, telah mengalami kegagalan karena faktor eksternal. Oleh sebab itu, Emir berharap OJK lurus jalannya supaya tidak gagal. Maksud dia, OJK tidak boleh terpengaruh oleh dunia politik. "Empat kali APBN, kalau salah-salah ngatur. Kita sudah punya pengalaman beberapa OJK di dunia yang gagal. Nah, ini enggak boleh gagal," tegas dia.

Bahkan, supaya OJK tidak gagal, DPR akan melakukan upaya pengawasan dengan integritas dan secara jemput bola. Bila ada hal yang salah, DPR akan memanggil para pemimpin OJK, kalau perlu mendatanginya. DPR pun akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk turut mengawasi OJK.

"DPR sekarang Komisi XI lebih proaktif, kita datangi ke daerah. Ke mana soal keuangan memang enggak bisa ditunggu. Harus jemput bola sekarang," pungkas dia.