Bangun Jalur Kereta Api, Swasta Dapat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Transportasi Kadin Indonesia Peter F Gontha berpandangan bahwa bisa saja pihak swasta yang melaksanakan proyek kereta api cepat jalur Jakarta-Surabaya. Tetapi, menurut dia, swasta harus diberikan insentif untuk itu.

"Kalau enggak ada dana APBN, ya mesti dana swasta, tapi swastanya dapat apa?" sebut Peter kepada Kompas.com di sela-sela acara Wharton Global Alumni Forum Jakarta di Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, pihak swasta yang membangun jalur kereta api diberi hibah, antara lain berupa hibah tanah. "Ini jalan kereta api buat you, kita hibah," kata Peter.

Selain tanah, pihak swasta yang membangun jalur kereta api pun bisa diberi insentif lain, yakni lahan di sepanjang jalur kereta api. Insentif seperti itulah yang diharapkan Peter untuk diberikan kepada pihak swasta yang mau merealisasikan proyek kereta api, khususnya kereta api cepat Jakarta-Surabaya.

"Di Indonesia, mau bikin jalan kereta api kalau tidak ada insentif bagi investornya mau bagaimana? Itu jadi masalah. Harus ada investasi yang diberikan," kata Peter.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan dana APBN untuk membangun kereta api cepat ataupun supercepat di wilayah Jawa yang sekarang ini sedang dikaji. "Saya kira bisa saja asal jangan pakai APBN," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (24/5/2012).

Menurut Djoko, lebih baik dana pembangunan kereta tersebut diserahkan kepada investor asing yang mengatakan proyek tersebut layak dijalankan. Adapun APBN lebih baik dipakai untuk pembangunan jalur kereta di luar Jawa. "Lebih baik APBN untuk memperpanjang rangkaian kereta api dan mempercepat pengaktifan jalur kereta yang non-aktif," ujar Djoko.

Pemerintah mengalkulasi pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi minimal sebesar Rp 56 triliun. Rinciannya, pekerjaan sipil sebesar Rp 24 triliun, pembangunan jalur rel senilai Rp 4 triliun, rolling stock Rp 4 triliun, akuisisi lahan Rp 2 triliun, dana kontingensi Rp 3 triliun. Sisanya untuk kepentingan biaya konstruksi lainnya dan pajak. Dari nilai investasi tersebut, pemerintah hanya menyanggupi keterlibatan investasi maksimal 70 persen dari nilai proyek. Sisanya akan diserahkan ke swasta.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga berencana merealisasikan kereta supercepat Argo Cahaya pada 2014 atau setelah proyek jalur ganda kereta lintas utara Jawa rampung. Kereta tersebut akan melayani rute Jakarta-Surabaya sepanjang 685 kilometer dengan waktu tempuh 2 jam 53 menit. Rencana penyediaan kereta tersebut ditaksir bisa menelan dana mencapai Rp 180 triliun.