Dipecat, Dua Direksi PT BKI Gugat Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI), Purnama Sembiring Meliala dan Setudju Dangkeng, melalui kuasa hukumnya, mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.

Gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Nomor 203/MBU/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang memberhentikan empat orang Direksi PT BKI yaitu Purnama sebagai Direktur Utama, Edy Cahyono sebagai Direktur Keuangan dan Personalia, Ajatiman sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan, dan Setudju Dangkeng sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran.

"Di sini tidak menyebutkan alasan pemberentian yang jelas, tidak diberitahukan rencana pemberhentian. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Itu bertentangan dengan undang-undang tentang asas penyelenggaraan pemerintah dan tidak di dasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme serta tata kelola perusahaan yang baik," ujar kuasa hukum penggugat, Tri Harwono, kepada wartawan di PTUN Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (28/6/2012).

Ia mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasaan kepada Menteri BUMN terkait pemecataan itu. Namun, hingga kini tidak diberikan klarifikasinya. "Minggu lalu sudah kami mintai penjelasan, namun tidak ditanggapi. Kita coba klarifikasi, cuma tidak ada respons, kita cuma mau tahu alasan pemecatannya. Karena itu kita ajukan ke Pengadilan," ujar Tri.

Selain itu, SK yang dikeluarkan Menteri BUMN, menurutnya, diduga dipalsukan. Sebab dalam SK, kata dia, biasanya terdapat kop surat resmi dan logo garuda. Namun, hal itu tidak terdapat di SK tersebut. Tetapi, terkait SK yang diduga dipalsukan ini, pihaknya tidak memasukan dalam berkas gugatan.

"Mungkin ada suatu perubahan mekanisme dari penetapan SK," ujarnya.

Lebih lanjut, Tri menuturkan, kliennya juga akan menuntut Menteri BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kerugian yang disebabkan pemecatan itu. "Ganti rugi materil dan non materil, ketika mereka kehilangan pendapatan," tandas Tri.