Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pinjaman Luar Negeri Tidak Akan Bisa Hilang

Kompas.com - 29/06/2012, 15:23 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara Kemenkeu Rahmat Waluyanto mengatakan, pinjaman luar negeri Indonesia tidak akan bisa hilang, justru bakal terus bertambah.

 "Jadi sepanjang APBN masih defisit akan terus ada tambahan utang.  Begini, saya perkirakan pinjaman luar negeri pun tidak akan hilang sama sekali," tutur Rahmat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat ( 29/6/2012 )

Rahmat mengeatakan, para lembaga pemberi utang, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank dan Islamic Development Bank selain memberikan pinjaman uang, mereka juga memberikan suatu Technical Assintance untuk menangani isu-isu tertentu di Indonesia.

"Seperti, bagaimana membangun infrastruktur pedesaan dan menanggulangi masalah korupsi," ujarnya yang baru saja terpilih sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012 .

Dirinya mencontohkan, negara maju seperi China pun masih memerlukan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan internasional. "Mereka (China) pun butuh keahlian dari lembaga-lembaga internasional (Technical Assisntance). Pihak lembaga pemberi pinjaman akan memberikan rekomendasi untuk apa saja pinjaman tersebut guna pembangunan. Jadi sulit untuk terlepas dari utang," tambahnya.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Pemerintah Tahun 2011 , pemerintah Indonesia memperolah memperoleh tiga hibah dari ADB dalam bentuk Technical Assistance sebesar 3,3 juta dollar AS dan dari pemerintah Australia sebesar 90 juta dollar Australia.

Lalu berdasarkan data Perkembangan Utang Negara DJPU Edisi Juni 2012 , pinjaman dari luar negeri per Mei 2012 sebesar Rp 638 ,73 triliun. Hal ini ada peningkatan dari total keseluruhan pada 2011 yang sebesar Rp 615 ,02 triliun. Adapun pinjaman luar negeri per 31 Mei tersebut, yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 392,37 triliun, multilateral sebesar Rp 24,55 triliun, komersial sebesar Rp 221 ,33 triliun, dan suppliers sebesar Rp 480 miliar.

"Saya kira itu kebijakan pemerintah, apakah akan mempercepat pembayaran utangnya atau secara natural saja," tutur Rahmat.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com