Menko: Studi Kelayakan JSS Bisa Saja Dari APBN, Tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, berpandangan bahwa studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda bisa saja menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, menurut dia, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. "Jadi begini kalau dari APBN memang baik-baik saja cuma masalahnya APBN itu, satu, kapan mau dianggarkan?," ujar Hatta, seusai mengikuti Pemilukada DKI Jakarta, di dekat kediamannya, Cilandak, Jakarta, Rabu (11/7/2012).

Hatta melanjutkan, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah apakah Pemerintah Daerah selaku inisiator, yakni Pemda Lampung dan Banten, menyetujui. Lalu, lanjut dia, dengan dibiayainya studi kelayakan JSS dari dana APBN maka akan timbul polemik dengan Pemda lain.

"Belum lagi daerah lain akan bilang kenapa FS (Feasibility Studies) kok sampai triliun rupiah. Padahal dia juga pingin bangun dengan berapa rupiah saja (susah). Sulawesi bicara, Kalimantan bicara, tentu akan gaduh," terang Hatta.

"Jembatan telat dibangun, gaduh berbulan-bulan," tegasnya.

Hatta pun berujar, sebenarnya Pemerintah telah melakukan kajian selama dua tahun untuk proyek JSS tersebut. Ditegaskan dia, konsepnya, Pemerintah tidak menggunakan dana APBN karena besar dana yang dibutuhkan mencapai Rp 150 atau 200 triliun.

"Oleh karena itu jembatan itu kita sebut sebagai kawasan Jembatan Selat Sunda, di mana pengembangan kawasan ini tidak lepas dari the greater Jakarta, MP3EI koridor I itu. Tidak terlepas daripada penyebaran aktivitas dan pertumbuhan pusat-pusat baru," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah menyampaikan bahwa studi kelayakan proyek JSS pasti dilakukan oleh Pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pemimpin dalam melakukan studi kelayakan proyek tersebut.

"Nanti FS (Feasibility Studies)-nya disusun oleh Pemerintah. Siapa yang harus leading? Menteri Pekerjaan Umum (Djoko Kirmanto) karena Menteri PU bertanggung jawab atas konstruksi dan pembangunan," sebut Agus, di DPR, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Agus menekankan studi kelayakan proyek JSS harus dilakukan Pemerintah. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang buruk atau tidak efisien yang bisa terjadi pada proyek tersebut.

"Jadi kami merasa FS JSS harus disiapkan Pemerintah supaya Pemerintah tahu apa yang mau dilakukan," tegasnya.

Nantinya, studi kelayakan akan memuat bukan hanya desain konstruksi tetapi termasuk dasar hukum, kelayakan, sumber pendanaan, sumber utang hingga perlu tidaknya penjaminan oleh Pemerintah.

"Jadi tidak mungkin itu bisa dilakukan kalau bukan dilakukan oleh Pemerintah," ucap Agus.