Ditandatangani, Deklarasi Komitmen KA Batu Bara di Kalteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan rel kereta api batubara merupakan hal penting dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Proyek ini pun merupakan salah satu program infrastruktur utama koridor Kalimatan dalam Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI.).

Di samping itu, inilah proyek perkeretaapian umum pertama di Indonesia dengan pola Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah berkomitmen mewujudkan proyek KA ini sejak tahun 2007, yang diawali kajian kelayakan yang disiapkan Pemerintah dengan melibatkan tenaga ahli dalam dan luar negeri.

"Proyek ini kini telah memasuki proses lelang investasi dan dukungan komitmen ini menjadi sangat penting karena para calon pengembang proyek akan mengetahui tingkat komitmen calon pengguna," kata Gubernur Kalteng, Teras Narang, Kamis (12/7/2012) dalam siaran persnya.

Proyek ini memiliki nilai strategis karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui multiplier effect dan dapat menjadi sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan, dapat diandalkan serta efisien.

Jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten-Kabupaten: Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Tengah dan Kapuas.

Nantinya, bukan hanya untuk pertambangan, tetapi juga bisa menjadi trayek umum. Dengan keberadaan rel kereta api ini, yang akan digunakan untuk mengangkut batu bara, maka kegiatan perambahan hutan dan eksploitasi potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan terkendali serta berkelanjutan. Apabila semua berjalan lancar, diharapkan infrastruktur ini dapat terbangun pada tahun 2015

Direktur Utama PT Penjaminan I nfrastruktur Indonesia (PII) , Sinthya Roesly mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong pengembangan KPS di bidang infrastruktur melalui penjaminan yang diarahkan untuk peningkatan kelayakan (bankability) dari proyek infrastruktur, termasuk proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah ini .

Dalam melaksanakan penjaminan, kata Sinthya, sesuai Perpres No. 78/2010, PT PII akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap Usulan Penjaminan berdasarkan berbagai kriteria, diantaranya kelayakan proyek dan kesiapan proyek. Adanya dukungan komitmen para calon pengguna kereta akan menjadi langkah sangat positif dalam mewujudkan kelayakan dan kesiapan proyek tersebut.  

Dalam penandatanganan itu, terdapat BUMN strategis nasional, yaitu PT PLN (Persero), yang memiliki anak perusahaan bergerak di bidang batu bara yaitu PT PLN Batubara, serta PT Krakatau POSCO dan PT Krakatau National Resources (keduanya anak perusahaan dari PT Krakatau Steel (Persero) yang keduanya pengguna batu bara dalam skala besar.

Dukungan komitmen dari kedua BUMN ini juga menjadi tanda signifikansi proyek KA ini dalam mendukung industri strategis nasional. Selain itu, proyek KA juga akan mengatasi dampak negatif lingkungan dan sosial yang berpotensi ditimbulkan akibat arus batu bara yang melebihi kapasitas sungai Barito Hulu.

Para penandatangan dari perusahaan pertambangan batu bara adalah PT Asmin Koalindo Tuhup, PT Billiton Indonesia / BHP IndoMetCoal, dan PT Indika Indonesia Resources.

Penandatanganan yang dilakukan di hadapan Wakil Presiden RI dan para menteri terkait pada hari ini, yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional, akan menjadi momentum penting dalam mendukung kesuksesan proyek strategis nasional KA Kalteng yang dilaksanakan dengan pola Public Private Partnership secara transparan, adil dan kompetitif.

Menteri Keuangan Agus M mengatakan, pihaknya percaya penandatanganan deklarasi komitmen dukungan pengguna KA Kalteng hari ini akan dapat meningkatkan kepastian keberhasilan Proyek KA Kalteng, sebab proyek telah dipersiapkan secara baik oleh Pemprov Kalteng yang berkomitmen tinggi untuk melaksanakannya dengan proses yang akuntabel, transparan dan kompetitif. Diharapkan keberadaan proyek ini dapat menjadi suatu model kerja sama pemerintah swasta yang melibatkan pemerintah daerah."