Besok, Pemerintah Berikan Putusan Terkait JSS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebutkan, Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi terkait proyek Jembatan Selat Sunda pada Rabu (18/7/2012) pagi, di Kantor Menko Perekonomian.

"JSS, besok rakornya, nggak usah ribut dulu. Intinya, Kita harus mendengar semua masukan yang positif, diambil kemudian dibahas. Semua usulan ditampung," sebut Hatta, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

Hatta pun mengatakan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) akan dibahas saat rakor. Sekarang ini, ia menegaskan, belum ada keputusan terkait revisi perpres tersebut. "JSS-nya baru mau rakor," sambung dia.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga mengatakan hal yang sama terkait itu. "Yang mau dibahas adalah Perpres 86 dengan adanya usulan Menteri Keuangan itu. Jadi besok baru baru diputuskan," ucap Djoko.

Ia menuturkan, kementeriannya mempunyai beberapa masukan terkait proyek JSS. Namun, Djoko enggan menerangkan detilnya. "Sekarang Pak Menko punya beberapa alternatif, saya punya beberapa alternatif, tapi besok diputuskan alternatif mana yang dipilih, yang akan diumumkan dan disampaikan kepada saudara-saudara," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2011. Terkait perpres tersebut, Kementerian Keuangan mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunannya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kemenkeu terlambat diajak bicara. Padahal, PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa sudah mulai melaksanakan tugasnya. "Pokoknya kami belakangan baru ikut dilibatkan," ungkap Bambang, Senin (16/7/2012).

Oleh karena itu, Kemenkeu mengusulkan agar Perpres 86 itu direvisi. Inti revisi yang diusulkan agar biaya studi kelayakan jembatan sepanjang 30 kilometer itu bisa didanai dari duit negara. Tujuannya agar pemerintah bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk kalau proyek itu ternyata gagal di kemudian hari.