Potensi Panas Bumi Belum Tergarap

JAKARTA, KOMPAS.com- Potensi panas bumi di Tanah Air sangat tinggi, namun sebagian besar belum tergarap. Kondisi ini disebabkan pengembangan tenaga panas bumi untuk pembangkit listrik yang masih terkendala rendahnya harga listrik dari panas bumi dan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pengembang.  

Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djadjang Sukarna, dalam konferensi mengenai energi baru terbarukan, Rabu (18/7/2012), di Jakarta.  

Menurut Djadjang, potensi energi panas bumi lebih dari 29 Gwe yang tersebar di 285 lokasi di Indonesia. Namun sejauh ini pemanfaatan panas bumi baru 5 persen dari total potensi yang ada. Total kapasitas terpasang energi panas bumi sebesar 1.226 megawatt (MW), jauh lebih kecil dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik yang hampir mencapai 30.000 mw pada pertengahan tahun 2011 lalu.

Hingga saat ini, permintaan energi secara nasional masih dipenuhi dari energi fosil sementara cadangannya terus menurun. Situasi ini mendorong dua hal yaitu efisiensi pemakaian energi fosil dan kedua adalah mengembangkan energi alternatif baru yang relatif lebih murah dan lebih ramah lingkungan.

"Dalam visi energi 25/25, pemakaian energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 25 persen dari total bauran energi nasional," ujarnya.

Namun pengembangan panas bumi sejauh ini masih terkendala oleh rendahnya harga bahan bakar minyak bersubsidi, minimnya kemampuan pendanaan yang dimiliki investor atau pengembang panas bumi, serta kurangnya regulasi yang mendukung seperti insentif pajak bagi pengadaan barang untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi.  

Karena itu subsidi bahan bakar minyak perlu dikurangi dan subsidi untuk energi baru terbarukan semestinya diimplementasikan, dan harus ada pemberlakuan feed in tariff atau tarif yang ditetapkan pemerintah dan tanpa melalui negosiasi dengan PT PLN. Selain itu, perlu dukungan pendanaan untuk proyek hijau yang disiapkan Bank Indonesia dan Kementerian ESDM. "Perlu ada insentif untuk mendukung proyek-proyek panas bumi," ujarnya.