Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Presiden Mendorong Penyusunan Anggaran Lebih Baik

Kompas.com - 20/07/2012, 15:13 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (19/7/2012), adalah dorongan agar Pemerintah bisa memperbaiki penyusunan anggaran supaya lebih berkualitas.

"Maksudnya kalau kemarin Presiden itu benar-benar menunjuk masih adanya praktik-praktik yang kolutif, dan itu bisa dilakukan di level Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau dengan Bapak/Ibu oknum di PDR. Nah hal ini yang menjadi pesan dan sebetulnya juga merupakan satu dorongan dan dukungan dari Presiden untuk kita bisa memperbaiki penyusunan anggaran dengan lebih baik," sebut Agus, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (20/7/2012).

Agus menyatakan, hal yang mesti diperbaiki dalam penyusunan anggaran adalah kualitas proses dan perencanaan. Perbaikan juga harus dilakukan sampai dengan pencairan anggaran. "Tetapi yang paling tidak bisa diterima adalah kalau masih ada kegiatan korupsi yang membuat anggaran itu tidak efektif," sambung dia.

Secara detail, Agus mengatakan bahwa dalam proses anggaran, Kementerian Keuangan sebenarnya sudah ikut terlibat dari tahap awal, misalnya pada saat kementerian memberikan resource envelope kepada Bappenas. Setelah itu ada pertemuan trilateral antara Bapenas, Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian Keuangan.

Menurut dia, pada forum tersebut pembahasan anggaran seharusnya sudah tajam. Oleh karena itu, ke depan, pembahasan anggaran mulai dari awal akan ditingkatkan kualitasnya. "Jadi saya melihat mulai dari pokok-pokok kebijakan fiskal sampai dengan trilateral meeting, sampai dengan pembahasan, pada saat ingin menyusun anggaran sementara atau anggaran pendahuluan sampai anggaran final perlu dilakukan lebih baik dan berkualitas," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang dengan terungkapnya kasus-kasus penyimpangan penggunaan anggaran yang melibatkan oknum eksekutif dan legislatif, yakni dari jajaran pemerintahan dan DPR. "Muncul sekarang satu persatu (kasus-kasus penyimpangan penggunaan anggaran), saya senang sekali, siapapun, dari manapun, dari partai manapun, saya senang sekali, sekaligus kita ambil tindakan yang tegas," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai persiapan Ramadhan.

Kepala Negara mengatakan delapan tahun terakhir pemerintahan kepemimpinannya sudah berusaha menata, mengatur dan mengawasi untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran yang pada akhirnya hanya akan merugikan negara namun ternyata masih ada orang atau pihak yang sepertinya tidak peduli dan menganggap upaya itu hanya angin kosong.

"Ini saya prihatin benar. Boleh saya sebut dengan istilah kongkalikong, sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksanaannya kongkalikong, negara dirugikan," ujarnya.

Presiden pun mempercayakan penanganan sejumlah kasus terkait penyimpangan anggaran kepada para aparat penegak hukum juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya akan mengikuti dinamika persidangan di KPK ataupun di pengadilan yang lain," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com