Anggaran untuk Kementerian Pertanian Diminta Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta meningkatkan anggaran untuk Kementerian Pertanian agar bisa merevitalisasi infrastruktur pertanian sehingga mempercepat program swasembada pangan 2014 . Saat ini, pemerintah dinilai tidak memiliki kemauan politik untuk pembangunan politik.

Hal itu dikatakan Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional yang juga anggota Komisi IV DPR ketika dihubungi, Jumat (27/7/2012), menyikapi kelangkaan kedelai hingga mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku tahu dan tempe itu.

Viva mengatakan, anggaran untuk Kementerian Pertanian saat ini sangat kecil, yakni hanya 1,3 persen dari APBN 2012 atau sekitar Rp 17,8 triliun. "Tambah alokasi dana Kementerian Pertanian minimal 10 persen dari APBN. Hal ini akan mempercepat program swasembada pangan karena program-program ke arah swasembada akan dapat dilaksanakan secara masif, sinergis, dan integratif," kata dia.

Viva mengatakan, pemerintah harus mengambil alih kendali pasokan dan harga bahan pangan yang selama ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Selama ini, kata dia, proses supply and demand ditentukan oleh negara produsen dan pelaku usaha impor. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, tambahnya, tapi dapat mengalahkan kekuasaan pemerintah.

" Pangan itu bukan komoditas politik karena menyangkut kedaulatan negara," kata Viva.

Penasihat Dewan Pimpinan Nasional HKTI Siswono Yudhohusodo mengatakan, kelangkaan pangan tidak hanya terjadi di kedelai. Ke depan, bakal terjadi kelangkaan komoditas lain seperti jagung, gula, gandum akibat kekeringan di Amerika Serikat.

"Jadi kalau hari ini kita ributkan kedelai, jangan kaget sebentar lagi juga pada jagung, gula, dan gandum," kata politisi Partai Golkar itu.

Untuk itu, lanjut Siswono, pemerintah perlu meningkatkan produksi komoditas pangan agar tercipta swasembada. Menjaga harga komoditas yang relatif menguntungkan untuk petani, menurut dia, akan menarik petani untuk terus menanam dan tidak beralih profesi.