Kebijakan Pangan Sekadar Penjumlahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemelut kedelai dan komoditas pangan utama lain yang selama ini terjadi merupakan dampak dari lemahnya konstruksi kebijakan pangan nasional.

Kebijakan pangan nasional tidak dirancang sungguh-sungguh yang mengarah pada satu tujuan, tetapi acap kali tumpang tindih dan berbenturan antarsektor. Kebijakan pangan yang ada sekarang sekadar penjumlahan dari kebijakan masing-masing sektor yang tak jarang berbenturan satu dengan lainnya.

Pengamat perberasan, Husein Sawit, mengemukakan itu di Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Husein menyebutkan, kebijakan pangan yang ada sekarang sekadar penjumlahan dari masing-masing sektor. Tidak ada sinergi antarkebijakan sektoral yang saling menguatkan menuju pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Ini terjadi karena kebijakan pangan dirancang di tingkat sektor. Harusnya, kebijakan pangan dirumuskan secara nasional dan kebijakan sektor harus mendukung bangunan/konstruksi kebijakan pangan nasional," katanya.

Husein mencontohkan, Kementerian Pertanian memiliki kebijakan dan target mencapai swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum merasa tidak perlu investasi di infrastruktur pendukung, seperti bendung dan jalan-jalan desa, karena return of invesment rendah.

BUMN juga tidak diarahkan mendukung kebijakan pertanian. Kebijakan sektor keuangan juga tidak memberikan keistimewaan pada pembiayaan sektor pertanian. Suku bunga kredit di sektor pertanian tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumtif kepemilikan kendaraan.

Kementerian Industri juga tidak mau diarahkan pada pengembangan industri pertanian dan peralatan penunjang. Kementerian Perdagangan juga fokus pada perlindungan konsumen sehingga membebaskan bea masuk impor.

"Seharusnya pembangunan pangan nasional ditetapkan di awal oleh pemerintah, sektor-sektor lain mewujudkan itu sehingga ada sinergi dan tidak terjadi tabrakan antarkebijakan sektoral," ucap Husein.