Divestasi Newmont, SBY Minta Jero Lobi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo untuk melobi DPR RI terkait upaya pemerintah melakukan divestasi 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Kepala Negara berharap ada solusi yang baik terkait rencana tersebut. "Dibahas satu persatu agar ada solusi," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Presiden juga menekankan, dirinya tak ingin divestasi tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Divestasi ini harus mampu membawa keuntungan dan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Sebelumnya, pengamat energi dan pertambangan Kurtubi mengatakan, berlarut-larutnya proses pembelian saham divestasi menguntungkan pemilik saham asing. Pasalnya, pembagian dividen pada peserta Indonesia yang akan memiliki saham itu tertunda.

Meski demikian, kata Kurtubi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait divestasi itu akan berdampak positif bagi iklim investasi pertambangan. Oleh karena, kasus pertambangan itu bisa diselesaikan secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi menetapkan pemerintah harus meminta persetujuan DPR RI jika hendak membeli saham divestasi itu.

Kurtubi menilai hal itu merupakan keputusan yang tepat karena sesuai kontrak karya yang ditandatangani PT NNT, yakni 51 persen saham dijual ke pihak Indonesia. Dari total saham divestasi itu, sebanyak 7 persen di antaranya merupakan hak Indonesia yaitu pemerintah pusat dan daerah.

"Ini juga bagus bagi iklim investasi pertambangan, karena kasus pertambangan bisa diselesaikan secara konstitusional," ujarnya.

Jika hendak dibeli Pusat Investasi Pemerintah (PIP), semestinya pemerintah meminta persetujuan DPR RI, karena pembelian saham divestasi itu akan memakai uang negara.

"Alasan PIP dan Menteri Keuangan terkait rencana pembelian saham divestasi 7 persen untuk memperbaiki manajemen Newmont adalah alasan sumir, mengingat pemerintah juga punya saham di PT Freeport Indonesia 9 persen, dan ternyata pemerintah tidak bisa berbuat apa pun," kata dia.