Kaji Kereta Layang, Pemerintah Sambangi Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengatasi kemacetan ruas tol dalam kota, ada wacana untuk membangun Urban Railway Transportation di sepanjang jalan dari Bekasi ke Slipi. Untuk mengkaji rencana tersebut, pemerintah bahkan sudah melakukan studi banding ke Jepang.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menjelaskan untuk mengatasi kemacetan ibukota memang diperlukan integrasi dengan beragam moda transportasi. "Kita sudah ke Jepang untuk melihat contoh-contoh moda transportasi di sana. Asal itu antarmoda, jangan berdiri diri sendiri," kata Mangindaan saat ditemui di acara Mudik Gratis BNI di Parkir Timur Senayan Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Rencana pembuatan Urban Railway Transportation sempat diwacanakan oleh PT Hutama Karya. Pembangunan railway ini akan terbentang sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Slipi. Rencananya proyek itu akan dibahas dengan pemerintah pusat dan daerah.

Meski akan membangun railway di atas jalan tol, PT Hutama Karya mengklaim tidak akan mengganggu lalu lintas tol dalam kota yang selalu macet setiap hari. Perseroan sudah memiliki rencana untuk membangun konstruksi tanpa mengganggu lalu lintas.

Agar tidak mengganggu jembatan penyeberangan, perseroan akan membangun railway lebih tinggi, yaitu 15 meter dan hanya memerlukan pier (di tengah jalan tol sebagai tiang pancang sepanjang 1,8 meter). Di atas railway nanti juga bisa berjalan bus Trans Jakarta bebas hambatan. Perseroan sudah memikirkan alokasi jalan hingga cukup dipakai oleh beberapa moda transportasi.

"Kereta api dan mass rapid transportation (MRT) itu juga harus dilayangkan. Kalau perlu double," tambah Mangindaan.

Sekadar catatan, Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjayanto menjelaskan pembangunan railway ini akan memerlukan investasi Rp 7 triliun dan memakai anggaran negara. Saat ini perseroan sedang fokus menyampaikan kajian aspek finansial dan hukumnya ke Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan masih belum setuju atas rencana Hutama Karya mengerjakan proyek tersebut. Masalahnya, proyek tersebut memakai uang negara. "Bila memakai uang negara, itu akan melalui proses panjang. Beda dengan dana kas internal," kata Dahlan.

Selain itu, masyarakat yang akan memakai railway nanti diharuskan untuk membayar uang tol sebesar Rp 40.000-Rp 70.000. Dana sebesar itu, menurut Dahlan justru akan memberatkan warga yang ingin memakai fasilitas tersebut. "Sekarang saja jalan tol hanya bayar Rp 20.000, masa masyarakat suruh bayar Rp 40.000, mana mau. Itu yang menyebabkan saya menolak," jelasnya.

Kendati demikian, Dahlan masih sepakat soal dana Rp 7 triliun tersebut. Di sisi lain, kerugian bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun akibat kemacetan Jakarta diperkirakan sebesar Rp 9 triliun. "Itu akan dipertimbangkan. Negara akan keluar sekali Rp 7 triliun, namun akan hemat Rp 9 triliun setiap tahun akibat pemborosan BBM," jelasnya.