Alokasi Pembangunan Indonesia Timur akan Diperbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur Indonesia bagian timur yang selama ini cenderung terabaikan. Lebih dari 50 persen sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 23 triliun akan dialokasikan ke kawasan Indonesia timur, khususnya di koridor 5 dan 6.

"Di sana akan dibangun pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Inilah yang akan kita bicarakan dengan DPR," kata Menteri Perekonomian Hatta Radjasa  selepas mengikuti Rapat Nota Keuangan Presiden di Gedung DPR MPR Jakarta, Kamis malam (16/8/2012).

Tidak hanya itu, untuk RAPBN tahun 2013 juga sudah disediakan belanja modal sebesar Rp 193,8 triliun, atau naik Rp 25,2 triliun (14,9 persen) dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012. Dari keseluruhan dana itu, sekitar 48 persen dana akan dialokasikan ke Indonesia bagian Timur. Sementara sisanya masih dialokasikan ke Indonesia bagian barat.

"Saya setuju porsinya harus di atas 50 persen. Asal DPR setuju. Tapi Jawa akan tetap menjadi minat para investor. Sehingga infrastrukturnya harus tetap diperhatikan, namun dananya diusakan tidak menggunakan APBN," tambahnya.

Sebagai catatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan untuk mencapai berbagai sasaran strategis dalam RAPBN tahun 2013, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp 518,9 triliun. Ini berarti mengalami peningkatan Rp 40,1 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah dalam APBN-P 2012.

Anggaran sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp 435,3 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 83,6 triliun. Alokasi dana perimbangan, naik Rp 26,9 triliun atau 6,6 persen dari pagu APBN-P 2012. Dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp 99,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 306,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun. Dana bagi hasil dialokasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

Sementara itu, distribusi alokasi dana alokasi khusus (DAK) ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp 10,5 triliun dalam APBN-P 2012, menjadi Rp 13,06 triliun dalam RAPBN tahun 2013. Selanjutnya, langkah khusus yang telah dan akan ditempuh adalah percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di tanah air.

Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterisolasian daerah yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditembus jalur transportasi darat.

Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah akan mengintensifkan langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kedua provinsi itu, pemerintah akan melakukan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Dalam RAPBN 2013, Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp 13,2 triliun, atau naik Rp 1,3 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp 4,3 triliun, Papua Barat Rp 1,8 triliun dan Aceh Rp 6,1 triliun.

Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1 triliun.