Produk Ramah Lingkungan Bisa Bebas Bea Masuk, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, pemerintah Indonesia bakal mempertimbangkan penurunan bea masuk (BM) produk ramah lingkungan, asalkan dibutuhkan dan industrinya tidak mampu memproduksi.

"Kalau Indonesia tidak bisa produksi dan membutuhkan barang ramah lingkungan, nantinya akan di nolkan (Bea Masuk)," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Ia mengatakan, bila BM produk ramah lingkungan dari lua negeri dibebaskan, namun ternyata industri lokal juga mampu memproduksi dikhawatirkan justru bakal merusak pasaran dalam negeri.

"Jangan kita butuh, (malah) kita kasih 5 atau 10 persen kan, kasihan industri (dalam negeri) yang membutuhkan bahan baku dan penolong yang ramah lingkungan. Kita harus melihat bea masuk soal ramah lingkungan atau engga, Kalau barang itu sudah diproduksi dalam negeri jangan bea masuknya nol nanti habis dalam negeri," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, persoalan BM produk ramah lingkungan ini merupakan permasalahan antara Amerika dengan China. Amerika ingin penetapan bea masuk produk ramah lingkungan diturunkan, misalnya di bawah 5 persen hingga 0 persen. Akan tapi, China sendiri sedang mengembangkan industri barang yang dinilai nonramah lingkungan dan murah.

China beranggapan, dengan dinolkannya bea masuk dikhawatirkan Indonesia dan negara lainnya bakal lebih memilih barang yang ramah lingkungan ketimbang tidak. Sementara Amerika saat ini tengah fokus memproduksi barang-barang ramah lingkungan dengan bentuk dan jenisnya serupa produksi China dengan harga yang sama murahnya.

Rabu kemarin ada pertemuan tingkat menteri anggota ekonomi forum kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (AMM-APEC) di Vladivostok, Rusia. Pertemuan tersebut membahas daftar produk ramah lingkungan yang pantas dikenakan tarif masuk maksimal 5 persen atau tarif yang lebih rendah atau nol persen.