Eva Sundari: Boikot Pajak Akan Berdampak Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengungkapkan seruan boikot pajak yang didengungkan Nadhatul Ulama (NU) sebagai imbas merajalelanya korupsi akan berdampak buruk. Pasalnya, pajak memiliki peranan penting dalam menyediakan fasilitas umum.

"Pemboikatan pajak itu sangat buruk karena pajak berfungsi untuk membiayai keperluan rakyat itu sendiri. Jangan sampai ada upaya kontraproduktif melalui hal ini. Negara yang sehat kan dari partisipasi pajak," ujar Eva Sundari di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Eva menjelaskan jika boikot pajak terjadi maka pemerintah tidak mendapatkan pemasukan. Hal itu mengacu pada pemasukan pemerintah paling dominan berasal dari sektor pajak. Jika boikot pajak terjadi, terangnya, negara akan tidak stabil dan krisis yang justru merugikan masyarakat yang bakal akan terjadi.

Dia mengemukakan penggunaan dana pajak yang tidak tepat sasaran menjadi pemicu kekecewaan NU. Hal itu karena banyak pemanfaatan dana dari pajak yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Eva menuding suntikan dana obligasi menjadi salah satu dasar fondasi kekecewaan NU tersebut.

Eva menjelaskan, kalau menurut perhitungan, banyak bank mapan tetap diberikan suntikan dana oleh pemerintah dari APBN sebesar Rp 20 triliun per tahun. Bank mapan itu tidak layak menerima subsidi dari pajak. Di luar itu, Eva turut mencermati catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan prinsip efisiensi dan tren penggunaan anggaran negara untuk hal-hal tidak substansial yang tidak disikapi secara bijaksana oleh pemerintah, terutama Menteri Keuangan.

"Dalam kaitan ini, dana subsidi rekapitulasi bank jawabannya selalu tidak masuk akal. Kenapa Menkeu membiarkan bank mapan tapi minta anggaran untuk keperluan umum. Ini kan sama sekali tidak bijak sehingga fungsi pajak negara menjadi tidak bertanggung jawab. Kita ini punya kedaulatan, tidak perlu lah dana pajak itu untuk bank-bank mapan," katanya.

"Kemaslahatan rakyat melalui alokasi pajak yang tepat sasaran yang harus diperhatikan bukan kemaslahatan para pemodal," tegasnya.

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama menyerukan boikot pajak. Alasannya pemberantasan korupsi tidak efektif karena pajak selalu dikorupsi dengan beragam cara. Seruan hasil sidang komisi ini akan jadi salah satu rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9/2012) ini. Munas diikuti 2.000 peserta dari seluruh Indonesia.