Wapres: Hanya Satu Cara Hadapi Krisis Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono menjelaskan hanya ada satu cara dalam menghadapi krisis, khususnya krisis keuangan. Cara tersebut adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan transaksi keuangan (prudent).

"Kalau terjadi krisis, sikap prudent adalah senjata kita dalam menghadapi krisis," kata Boediono saat menjadi pembicara kunci Seminar 7 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Belajar dari krisis 1998, pemerintah Indonesia masih bisa bersyukur karena pengelolaan ekonomi makro dan khususnya perbankan di Indonesia sudah dilakukan dengan cara yang lebih prudent sehingga dampaknya tidak terlalu ke mana-mana.

Namun, bila negara tidak bisa mengatasi, krisis tersebut juga akan berdampak ke sektor lain khususnya sektor sosial dan politik.

"Makanya kalau sudah terjadi tindakan destruksi, maka penanganannya akan sulit sekali," tambahnya.

Menurut Boediono, saat ini pihak global sudah melakukan upaya preventif saat terjadi krisis.Ada juga koordinasi tentang kebijakan makro.

"Namun itu hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan belum ada buktinya," jelasnya.

Untuk mencegah agar krisis ekonomi khususnya di sektor keuangan terjadi di Indonesia, maka pihak Indonesia juga berkoordinasi dengan pihak global terutama dalam regulasi perbankan.

"Semoga hasil dari koordinasi itu bisa dipakai di negara kita. Misalnya dulu ada wacana untuk memberikan pajak terhadap hot money, tapi sekarang tidak terjadi. Hanya ada insentif dan disinsentif," tambahnya.

Selain itu, upaya untuk mencegah krisis, kata Boediono adalah pembentukan national crisis protocol.

"Saya setuju Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dirumuskan. Ini akan menjadi bekal perangkat hukum kalau terjadi krisis secara tiba-tiba," katanya.