Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipailit, Direksi Telkomsel Dinilai Arogan

Kompas.com - 04/10/2012, 13:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran direksi PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dinilai bersikap arogan ketika menyikapi permasalahan dengan PT Prima Jaya Informatika (PJI). Manajemen dianggap menyederhanakan gugatan PT PJI hingga akhirnya berdampak buruk, yakni diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Direksi arogan menganggap sepele. Kalau terjadi sesuatu, Anda (direksi) yang harus bertanggung jawab," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita, saat rapat dengan jajaran direksi PT Telkomsel dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Rapat itu digelar untuk mendengar penjelasan PT Telkomsel dan pemerintah terkait putusan pailit Telkomsel oleh PN Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat Direktur Utama PT Telkomsel Alex Sinaga serta Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Syukri Batubara.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, juga menilai senada. Dia menduga, Telkomsel hanya menginstruksikan staf yunior dan tim pengacara yang tidak andal untuk menangani gugatan. Akhirnya, kalah di pengadilan.

"Kalau saya menilai ini kecerobohan direksi," kata Meutya Hafid, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar.

Alex menolak semua penilaian itu. Menurut dia, direksi menanggapi serius gugatan. Ketika mendapat informasi gugatan telah didaftarkan, pihaknya langsung menunjuk kantor advokat milik Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukum.

Alex menjelaskan, pihaknya hanya mendapat sekali somasi dari PT PJI sebelum digugat. Somasi juga sudah ditanggapi. Pihaknya menjelaskan bahwa permohonan purchase order (PO) pada 23 Mei 2012 senilai Rp 5,6 miliar tidak disetujui lantaran permohonan PO pada 9 Mei 2012 senilai Rp 4,8 miliar tidak dibayar hingga jatuh tempo pada 15 Mei 2012.

"Mereka tidak membayar lalu ajukan PO lagi. Secara sistem, otomatis PO tidak disetujui. Jadi by system sudah diblok. Dari bawah lalu lapor ke kita (direksi). Kita nilai memang harus diblok," kata Alex.

Alasan lain, lanjut Alex, PT PJI telah melanggar perjanjian kerja sama pendistribusian produk Telkomsel dalam mendukung komunitas prima. Kerja sama itu untuk peningkatan kesejahteraan atlet Indonesia bersama Yayasan Olah Raga Indonesia.

Pelanggaran itu, kata dia, di antaranya, pembentukan komunitas prima sebanyak 10 juta orang tidak terealisasi. Selain itu, penjualan kartu perdana 10 juta unit per tahun dan 120 juta voucer per tahun juga tidak tercapai.

Lantaran merasa benar, Telkomsel telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, Jumat (21/9/2012). PT Prima juga telah mengajukan kontra memori kepada MA.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Telkomsel Dipailitkan"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Simak 5 Tips Mengelola Keuangan untuk Pasutri LDM

    Simak 5 Tips Mengelola Keuangan untuk Pasutri LDM

    Earn Smart
    Luhut Bilang, Elon Musk Besok Pagi Datang ke Bali, Lalu Ketemu Jokowi

    Luhut Bilang, Elon Musk Besok Pagi Datang ke Bali, Lalu Ketemu Jokowi

    Whats New
    Sandiaga Soroti Pengerukan Tebing di Uluwatu untuk Resort, Minta Alam Jangan Dirusak

    Sandiaga Soroti Pengerukan Tebing di Uluwatu untuk Resort, Minta Alam Jangan Dirusak

    Whats New
    Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM Bank Jateng

    Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM Bank Jateng

    Whats New
    Toko Marine Hadirkan Platform untuk Tingkatkan 'Employee Benefit'

    Toko Marine Hadirkan Platform untuk Tingkatkan "Employee Benefit"

    Whats New
    Cara Cetak Rekening Koran BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri via Online

    Cara Cetak Rekening Koran BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri via Online

    Spend Smart
    Daftar UMK Kota Surabaya 2024 dan 37 Daerah Lain di Jawa Timur

    Daftar UMK Kota Surabaya 2024 dan 37 Daerah Lain di Jawa Timur

    Whats New
    Menhub Pastikan Bandara Juanda Surabaya Siap Layani Penerbangan Haji 2024

    Menhub Pastikan Bandara Juanda Surabaya Siap Layani Penerbangan Haji 2024

    Whats New
    Kian Menguat, Harga Bitcoin Kembali Tembus 67.000 Dollar AS per Keping

    Kian Menguat, Harga Bitcoin Kembali Tembus 67.000 Dollar AS per Keping

    Whats New
    Sri Mulyani: Barang Non Komersial Tak Akan Diatur Lagi dalam Permendag

    Sri Mulyani: Barang Non Komersial Tak Akan Diatur Lagi dalam Permendag

    Whats New
    Lebih Murah dari Saham, Indodax Sebut Banyak Generasi Muda Pilih Investasi Kripto

    Lebih Murah dari Saham, Indodax Sebut Banyak Generasi Muda Pilih Investasi Kripto

    Earn Smart
    Jokowi Minta Bea Cukai dan Petugas Pelabuhan Kerja 24 Jam Pastikan Arus Keluar 17.304 Kontainer Lancar

    Jokowi Minta Bea Cukai dan Petugas Pelabuhan Kerja 24 Jam Pastikan Arus Keluar 17.304 Kontainer Lancar

    Whats New
    Dukung Ekonomi Hijau, Karyawan Blibli Tiket Kumpulkan 391,96 Kg Limbah Fesyen

    Dukung Ekonomi Hijau, Karyawan Blibli Tiket Kumpulkan 391,96 Kg Limbah Fesyen

    Whats New
    Relaksasi Aturan Impor, Sri Mulyani: 13 Kontainer Barang Bisa Keluar Pelabuhan Tanjung Priok Hari Ini

    Relaksasi Aturan Impor, Sri Mulyani: 13 Kontainer Barang Bisa Keluar Pelabuhan Tanjung Priok Hari Ini

    Whats New
    Produsen Refraktori BATR Bakal IPO, Bagaimana Prospek Bisnisnya?

    Produsen Refraktori BATR Bakal IPO, Bagaimana Prospek Bisnisnya?

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com