Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama Proyek dengan Jepang, Pemerintah Tak Mau Berutang

Kompas.com - 19/10/2012, 13:14 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dan Jepang telah sepakat menandatangani banyak kerja sama pembangunan proyek infrastruktur. Namun, pemerintah tidak mau memakai dana utang untuk membiayai proyek infrastruktur terpadu Jakarta atau metropolitan priority area (MPA) tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan beberapa proyek yang menjadi prioritas, di antaranya pengembangan pelabuhan international, pembangunan mass rapid transit (MRT) atau kereta bawah tanah, jaringan transportasi publik, infrastruktur energi, peningkatan ruas jalan raya, perbaikan sistem suplai air, sistem pengolahan limbah, serta perbaikan sistem banjir.

"Dalam proyek itu ada komitmen dana Rp 410 triliun, itu untuk investasi di MPA. Tapi dari dana tersebut, saya tidak ingin berutang, walau sebenarnya diberi dana utangan," kata Hatta selepas rapat koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Menurut Hatta, proyek MPA tersebut ingin dikerjakan oleh swasta dan BUMN. Harapannya 55 persen proyek bisa dikerjakan dari swasta, khususnya dari investor atau kontraktor Jepang dan sisanya 45 persen dari public private partnership, khususnya dari BUMN. "Jadi, pemerintah akan memberikan penjaminan saja," tambahnya.

Sekadar catatan, pemerintah mengkaji kebijakan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam acara Indonesia Japan Joint Economic Forum (IJ-JEF) ke-4. Acara ini dilangsungkan di Keidanren Building, Jepang, sejak 8 Oktober Acara ini diwakili oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menteri Perindustrian, Kedubes RI untuk Jepang, dan sejumlah pejabat dari berbagai kementerian bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano dan Ketua Keidanren Yonekura.

Dalam pertemuan itu, kedua negara menyepakati hubungan bilateral yang umum dalam konteks Indonesia Japan Economic Partnership agreement (IJ-EPA) dan masalah-masalah bilateral (market akses, UU minerba, dll), serta iklim investasi di Indonesia.

Selain itu juga menyepakati program MPAyang terkait dengan MP3EI. Kunjungan ke Jepang juga diharapkan menghasilkan sejumlah flagship projects yang akan dimulai pembangunannya pada 2012 ini dan 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com