Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Ikut Campur Kisruh BUMI

Kompas.com - 19/10/2012, 14:21 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo enggan berkomentar lebih banyak soal kisruh yang dialami Bumi Plc. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke korporasi dan Bapepam-LK. "Soal Bumi Plc, saya belum ada opini," kata Agus selepas Rapat Kerja dengan Komisi XI di Jakarta, Kamis (18/10/2012) malam.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kepala Bapepam-LK) Ngalim Sawega menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kejelasan informasi, baik dari Bumi Plc, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), maupun perusahaan yang terafiliasi dengan Bumi Plc.

"Kami pegang ujung, ujungnya disclosure (pengungkapan laporan keuangan). Kalau ada dampak transaksi material, kami akan disclose. Bahwa mereka menang atau kalah, senjata kami hanya itu, menunggu disclosure yang dilakukan emiten," tambah Ngalim.

Menurut Ngalim, pihaknya sebagai regulator pasar modal akan memberikan porsi yang seimbang di antara perusahaan terafiliasi Keluarga Bakrie tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi industri dan melindungi investor. "Kami harus balance. Aturan main kami, kalau belum terbukti salah, ya dilarang diperiksa," tambahnya.

Sekadar catatan, saat ini PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) dan Long Haul Holdings Limited (keduanya disebut Bakrie Group) telah mengirimkan proposal penawaran untuk menukar 23,8 persen saham Bumi Plc yang dimiliki dengan 10,3 persen saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang dikuasai Bumi Plc.

Selanjutnya, sisa saham BUMI, yaitu sekitar 18,7 persen, akan dilunasi Bakrie Group dengan pembayaran tunai. Kemudian, Bakrie dan Long Haul Holdings akan membeli kembali (buy back) 18,7 persen saham BUMI yang dipegang Bumi Plc.

Dengan transaksi ini, Bumi Plc tidak akan memiliki lagi saham BUMI. Begitu juga sebaliknya, Bakrie Group tidak memiliki saham Bumi Plc sehingga nantinya Bakrie akan memiliki 29,2 persen saham BUMI. Otomatis, pemegang saham lain, seperti Nat Rothschild, Samin Tan, dan Recapital tidak akan memiliki kepemilikan di saham BUMI.

Simak terus perkembangannya di topik Kisruh Bumi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

    Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

    Whats New
    Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

    Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

    Whats New
    Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

    Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

    Whats New
    Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

    Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

    Whats New
    Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Whats New
    MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

    MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

    Whats New
    Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

    Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

    Whats New
    Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

    Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

    Whats New
    Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

    Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

    Whats New
    Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

    Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

    Whats New
    Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

    Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

    Whats New
    9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

    9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

    Whats New
    Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

    Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

    Whats New
    OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

    OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

    Whats New
    Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

    Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com