Presiden Terima Pengakuan UMKM Internasional

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengakuan internasional di bidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari Global Microcredit Summit Campaign. Pengakuan ini disampaikan langsung direktur lembaga tersebut, Larry Redd, kepada Presiden pada acara International Microfinance Conference di Yogyakarta, Senin (22/10/2012).

Redd mengatakan, di bawah pemerintahan Presiden SBY, Indonesia telah mempercepat pengembangan UMKM. Kebijakan Presiden, termasuk soal kredit usaha rakyat (KUR) pada 2007, menunjukkan komitmen kuat dan jelas untuk meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM.

"Akselerasi ini terbukti efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," kata Redd.

Sementara itu, Presiden mengatakan, pengakuan tersebut sebenarnya ditujukan kepada bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh pelaku pembiayaan mikro untuk terus berjuang dan mengembangkan kebijakan dan gerakan kredit dan keuangan mikro.

"Ini dapat mencegah kesenjangan si kaya dan si miskin di negeri kita," kata Presiden.

Turut hadir pada konferensi tersebut, antara lain, Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Perindustrian MS Hidayat. Hadir pula para pelaku pembiayaan kredit mikro, termasuk pendiri Grameen Bank Prof Muhammad Yunus, sekaligus pemenang Nobel Perdamaian 2006.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menjelaskan kebijakan Indonesia terkait pengembangan UMKM.

"Pertama, penyaluran kredit mikro, baik dengan atau tanpa jaminan pemerintah. (Penyaluran kredit) dengan jaminan pemerintah, KUR, progresnya bagus. Sejak 2007, total kredit mikro yang dialirkan ke masyarakat mencapai Rp 87 triliun atau 9,5 miliar dollar AS," kata Presiden.

Dana sebesar itu, kata Presiden, telah menggerakkan 7 juta unit UMKM. Salah satu hal yang menonjol dari penyaluran kredit ini adalah rendahnya tingkat non performing loan (NPL) atau kredit yang rendah.

Kedua, pemerintah juga terus mengembangkan financial inclusion atau gerakan keuangan untuk semua, melalui skema bantuan masyarakat berpenghasilan rendah atau sangat rendah. Beberapa bank bahkan telah mendorong masyarakat menabung dengan menggratiskan biaya administrasi tabungan.

"Sejak diluncurkan 2010, ini telah menghasilkan 2 juta rekening baru dari mereka yang berpenghasilan rendah dan sangat rendah. Dari sini terkumpul Rp 2 triliun atau 200 juta dollar AS.

Ketiga, Indonesia tengah mematangkan strategi nasional pembangunan ekonomi yang menekankan financial inclusion. Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat telah bekerja sama memperluas layanan bank tanpa cabang. Ini adalah skema kerja sama antara perbankan dan perusahaan telekomunikasi dan pedagang retail. Hal ini, kata Presiden, bertujuan mengurangi biaya layanan bank.