Hattanomics, Mazhab Ekonomi Terbuka yang Berkeadilan

Di tengah kemerosotan ekonomi global yang terus berlangsung, Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan konsisten di atas 6% selama sekitar satu dekade terakhir. Walaupun tingkat permintaan masyarakat dunia menurun, perekonomian Indonesia terus bergerak menanjak melalui dorongan konsumsi masyarakat dalam negeri yang terus meningkat. Dengan terciptanya konsistensi ini, maka merupakan hal yang wajar jika penciptaan lapangan kerja yang berkualitas semakin meluas dan tingkat kemiskinan semakin terkikis. Prestasi inilah yang membuat negara-negara di dunia melirik Indonesia untuk turut memanfaatkan situasi ini dengan menyalurkan barang dagangan mereka ke Indonesia dan menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan ini pun membuat pemerintah perlu bijak menyikapinya agar ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan mampu menjalankan perannya untuk menjamin kelangsungan perkembangan aktivitas pelaku ekonomi dalam negeri.

Hatta-nomics, itulah istilah yang disematkan oleh Kevin O Rourke, pengamat ekonomi lulusan Harvard University, terhadap orientasi kebijakan ekonomi saat ini yang dinilai protektif, restriktif dalam perdagangan dan membatasi modal asing. Kebijakan renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di pertambangan, dan pengenaan pajak ekspor barang tambang mendapat sorotan tajam dari kalangan-kalangan tertentu terhadap orientasi kebijakan saat ini. Padahal, pemerintah justru membuka ruang yang lebar kepada investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah menekankan konsep pasar terbuka yang berkeadilan, di mana pembangunan yang berlangsung memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan berjangka panjang.

Untuk menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang luas dalam jangka panjang, pemerintah menitikberatkan pertumbuhan pada infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap konsumsi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah membentuk enam koridor ekonomi yang terancang dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Masterplan ini dijalankan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru di seluruh Indonesia yang dititikberatkan pada infrastruktur, sehingga tercipta konektivitas dan integrasi yang kuat untuk mendorong perekonomian yang tidak mudah digoncangkan oleh gejolak ekonomi dunia.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dapat tercipta pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan tercipta perekonomian yang melibatkan banyak orang serta memberikan value added terhadap setiap sumber daya alam yang tertanam di tanah air Indonesia. (adv)