KUDUS, KOMPAS.com -- Puluhan aktivis dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Kudus berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus, Jawa Tengah. Mereka menolak usulan upah minimum kabupaten (UMK) 2013 yang rendah.
Aksi pada Selasa (6/11/2012) itu terkait dengan penentuan usulan UMK 2013 oleh Bupati Kudus sebesar Rp 990.000 per bulan. Sebelumnya, penentuan UMK itu berlangsung alot. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus mengusulkan UMK Rp 970.000 per bulan, sedangkan SPSI Kudus mengusulkan Rp 1,029 juta per bulan.
Aksi itu disertai dengan penyerahan sayur-mayur dan celengan kepada Bupati Kudus Musthofa. Sayur dan celengan itu merupakan simbol kesejahteraan buruh yang nasibnya bergantung dari pemimpin daerahnya.
Juru bicara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan SPSI Achmad Fikri mengatakan, UMK yang telah ditentukan itu di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan hasil survei selama 2012, KHL Kudus sebesar Rp 1,051 juta.
KHL sebesar itu sangat wajar, karena harga kebutuhan pokok naik terus. Nilai KHL itu juga telah memerhatikan komponen-komponen survei yang pada tahun ini ada 60 komponen, sedangkan pada tahun lalu 46 komponen.
"Kami meminta bupati merevisi usulan itu. Kami juga telah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah agar mengabaikan usulan Bupati Kudus dan menetapkan UMK 2013 Kudus sesuai KHL," kata Fikri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.