Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kegundahan Buruh dengan Kinerja

Kompas.com - 23/11/2012, 18:01 WIB
Nasrullah Nara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) tahun depan, lebih baik seiring efektifnya  Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. Membaiknya realisasi jaminan sosial  dengan sendirinya menjawab kegundahan di kalangan buruh dan pekerja.  

"Selama ini pekerja beranggapan bahwa BPJS kelak malah akan membebani mereka, dan kualitas pelayanan bakal menurun dibandingkan dengan  era Jamsostek selama ini," ujar Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi di Jakarta, Jumat (23/11/2012), terkait rencana dimulainya operasional BPJS tahun 2014.

"Kesimpang-siuran di kalangan buruh dan pekerja, harus dijawab dengan kepastian jaminan yang makin baik," ujar politisi dari PKS ini. 

Zuber merujuk pada jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 (atas perubahan kedelapan PP Nomor 14/1993) tentang penyelenggaraan Jamsostek, ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha dan pemberi kerja.

"Adapun besarannya menurut PP 53/2012, enam persen dari upah bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan tiga persen bagi lajang," katanya.  

Menjelang BPJS Kesehatan, yang lebih dulu dilaksanakan pada 2014, Zuber meminta skema regulasi, terutama terkait iuran dan jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya ditambah, sesuai dengan kebijakan BPJS.  Wacana besaran iuran BPJS kesehatan saat ini berkisar pada Rp 20.000-Rp 27.000 per jiwa per bulan. 

"Berapa pun besarannya nanti, beban iuran ini seharusnya bisa ditanggung pemberi kerja, sehingga tidak menjadi beban bagi buruh dan pekerja," tambah Zuber.  

Gagasan Zuber tersebut sesuai dengan semangat pembentukan BPJS (yang merupakan kelanjutan program dan transformasi dari Askes dan Jamsostek) bahwa kualitas jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja yang telah dijalankan sebelumnya, tidak boleh berkurang, dan sebaliknya harus lebih baik lagi.

Ia juga meminta PT Askes sebagai BPJS Kesehatan meningkatkan kinerjanya jauh lebih pesat, karena adanya pertambahan peserta yang signifikan pasca Januari 2014.

PT Askes terutama akan mengelola peserta limpahan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek.  

"Kedua instansi harus bekerjasama untuk memastikan program JPK bagi peserta tetap berjalan, dan tidak boleh berkurang kualitasnya," kata Zuber.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com