Hatta: Tidak Perlu Bank Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan tidak perlu membuat bank infrastruktur untuk mendorong pembangunan infrastruktur di tanah air. Sebab, dananya bisa diperoleh dari pihak lain.

"Kita tidak perlu bank infrastruktur, tapi perlu pembiayaan infrastruktur yang lebih fleksibel," kata Hatta saat memberikan sambutan di Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Selama ini, pembangunan infrastruktur di tanah air memang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2010 lalu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari APBN ini terus meningkat. Rinciannya Rp 90 triliun (2010), Rp 128 triliun (2011), Rp 174 triliun (2012) dan Rp 203 triliun (2013).

Hatta mengatakan belanja infrastruktur pemerintah di tahun depan mencapai Rp 438 triliun. "Tapi spendingnya hanya 60-70 persen saja dari jumlah itu. Ini masih banyak hambatan," katanya.

Sejak dulu, memang dana untuk pembangunan infrastruktur berasal dari APBN. Tapi sejak 2005 dan sejak undang-undangnya dirubah, maka dana untuk pembangunan infrastruktur bisa diperoleh dari cara lain. Misalnya pinjaman perbankan, penerbitan obligasi atau menciptakan Kredit Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KEK EBA) atau reksadana penyertaan terbatas dengan jaminan (underlying) proyek infrastruktur tersebut.

"Model-model seperti itu harus ditingkatkan," tambahnya.

Sekadar catatan, rencana pendirian Bank Infrastruktur saat ini masih stagnan. Padahal hal tersebut bisa digunakan untuk mempercepat masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.