BNI: Bank Sudah Banyak, Tidak Perlu Bank Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BBNI) Gatot M Suwondo menegaskan, Indonesia tidak perlu memiliki bank infrastruktur untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di tanah air. Sebab, sudah banyak bank yang ada di Indonesia.

"Kita kan sudah punya empat bank pemerintah dan lebih dari 100 bank swasta dan asing, jadi tidak perlu adanya bank infrastruktur," kata Gatot di Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Menurut Gatot, perbankan saat ini memiliki kelebihan likuiditas yang dapat disalurkan ke semua proyek-proyek, apalagi infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, perbankan hanya perlu mobilisasi untuk bisa menyalurkan kredit ke semua proyek yang direncanakan.

Apalagi, bank-bank pemerintah saat ini masih memiliki rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) masih rendah. Sehingga kredit dari bank pemerintah juga harus didorong untuk bisa meningkatkan rasio LDR-nya.

"Bank pemerintah masih memiliki rasio LDR yang rendah. Hanya BTN saja yang sudah di atas 100 persen. Ketiga bank lainnya, seperti BNI, Bank Mandiri dan BRI masih di bawah 80 persen. Ini saja yang di-push, tidak perlu bank infrastruktur," tambahnya.

Apalagi keempat bank pemerintah ini bila digabung memiliki 40 persen aset dari total aset perbankan nasional.

Sekadar catatan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, tidak perlu membuat bank infrastruktur untuk mendorong pembangunan infrastruktur di tanah air. Sebab, dananya bisa diperoleh dari pihak lain.

"Kita tidak perlu bank infrastruktur, tapi perlu pembiayaan infrastruktur yang lebih fleksibel," kata Hatta saat memberikan sambutan di Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Selama ini, pembangunan infrastruktur di tanah air memang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2010 lalu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari APBN ini terus meningkat. Rinciannya Rp 90 triliun (2010), Rp 128 triliun (2011), Rp 174 triliun (2012) dan Rp 203 triliun (2013).

Hatta mengatakan belanja infrastruktur pemerintah di tahun depan mencapai Rp 438 triliun. "Tapi spendingnya hanya 60-70 persen saja dari jumlah itu. Ini masih banyak hambatan," katanya.