Kemenkeu Setuju Usulan Penghapusan Premium di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan mengaku setuju apabila ada usulan untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di DKI Jakarta. Hal itu akan menghemat kuota BBM di Ibu Kota.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mendukung pengendalian BBM Bersubsidi di Ibu Kota. "Kuota BBM Bersubsidi di Jabodetabek itu memang kritikal. Jadi, setuju sekali kalau premium dihapus di Jakarta," kata Bambang di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Menurut Bambang, rencana penghapusan BBM jenis premium ini akan lebih bagus karena sengaja diusulkan oleh pemerintah kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, hal tersebut akan mendukung program DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mendukung langkah pemkot dan Pemprov bisa bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mekanisme penghapusan BBM jenis premium tersebut. "Apa pun caranya kita dukung. Yang penting pengendalian volume BBM harus menjadi nomor satu," tambahnya.

Sekadar catatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menghentikan pasokan premium untuk Jakarta. Selain akan berdampak pada penghematan anggaran, usulan ini juga dinilainya dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota.

"Kami akan usulkan kepada Pak Presiden agar di Jakarta enggak ada lagi premium, kan negara jadi hemat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/12/2012) sore.

Menurut Basuki, keberadaan bahan bakar bersubsidi jenis premium hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas. Alhasil, masyarakat tersebut berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya.

Padahal, kata Basuki, cara jitu menekan tingkat kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemprov DKI yang terus mengoptimalkan pengadaan angkutan umum layak dan nyaman. Meski demikian, semua jadi tak semulus yang diharapkan. Revitalisasi bus ukuran sedang masih terbentur dengan payung hukum yang ada. Pasalnya, masing-masing pihak, kopaja dan metromini, belum juga melebur diri menjadi Kopami.

Oleh karena itu, inisiatif Pemprov terancam mengalami sandungan akibat permasalahan ini. "Nanti kalau kami bisa mengadakan 1.000 bus baru, masyarakat jugaa akan berpikir daripada macet di mobil, mendingan naik bus yang kosong, kan," ujarnya.

Baca juga:
Konsumsi Premium di Jakarta Pasti Jebol
Bola Liar Subsidi BBM
Pengamat: Naikkan Harga Solar Bersubsidi
Ekonom Sarankan Harga BBM Naik Awal Tahun 2013
BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100.000 Per Hari?

Ikuti artikel terkait di Topik SUBSIDI UNTUK ORANG KAYA?