Meraih Suasana Baru

KOMPAS.com- Di ujung tahun 2012, ketika beragam perusahaan sibuk menyusun rencana kerja tahun 2013, muncul urusan upah minimum yang bikin pening. Buruh geram karena merasa perusahaan membayar mereka terlampau rendah. Buruh juga menuntut mereka tidak diterima sebagai pegawai kontrak, tetapi sebagai karyawan tetap. Mereka membutuhkan jaminan kerja dan jaminan masa depan yang lebih terang.

Sebaliknya, sebagian perusahaan merasa tidak mampu membayar para pekerja sesuai tuntutan mereka. Keuntungan mereka tipis. Kalau harus membayar upah pekerja ”secara lebih baik”, mereka tidak kuat. Sebagian bahkan mengancam berhenti berproduksi. Sebab, kata mereka, untuk apa berproduksi kalau ujung-ujungnya mereka harus menanggung rugi. Bagaimana masa depan perusahaan dan bagaimana mereka harus membayar utang kalau kondisinya demikian?

Kita percaya kepada para pekerja yang ingin hidup lebih baik. Kita pun percaya kepada perusahaan yang ingin menyintas dari masalah ini. Tidak perlu saling geram, yang akhirnya malah membuat situasi makin sulit. Akan jauh lebih baik kalau buruh di satu pihak lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik agar perusahaan meraih produktivitas amat tinggi. Perusahaan pun bekerja lebih efisien, membuang semua biaya tinggi. Jangan pernah hiraukan semua ajakan atau tawaran agar perusahaan mengeluarkan biaya ekonomi tinggi.

Mencoba memahami keadaan ini, kita lihat sejumlah negara Asia, di antaranya Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Mereka mampu membayar pekerja jauh lebih baik daripada Indonesia. Mereka bahkan menjadi negara dengan kemajuan ekonomi amat mencengangkan.

Jawaban yang sering muncul adalah, perusahaan di negara-negara tersebut bekerja sangat efisien dan efektif. Mereka hanya membayar pajak dan gaji para pekerja. Mereka tidak dirusuhi oleh pelbagai pungutan tidak jelas, misalnya ”tanda pertemanan”, ”tanda terima kasih”, ”tanda sukarela”, iuran perbaikan kampung, atau ”partisipasi” untuk memperbaiki jalan.

Pemerintah bersikap tegas, berdiri di depan membela hak pengusaha dan perusahaan. Di sisi lain, pemerintah setempat selalu menjaga hak-hak kaum pekerja. Suasana dan pekerjaan berjalan damai dan tenteram.

Bagusnya, gaji atau upah buruh pada gilirannya membuat mereka mempunyai daya beli yang kuat, hidup lebih baik, dan mampu mencicil sepeda motor, mobil, bahkan rumah. Jumlah warga golongan menengah juga bertambah signifikan.

Kalau diurut-urut, akhirnya ketemu juga bahwa pemerintahlah yang semestinya mengambil peran besar dalam masalah ini. Alangkah ideal apabila pemerintah membuang atau melarang keras semua jenis pungutan. Pemerintah mempermudah semua jalan bagi para pengusaha untuk berbisnis.

Pemerintah lebih rajin membangun infrastruktur, dan pemerintah seyogianya membantu para tenaga kerja supaya memiliki keterampilan lebih, agar produk menjadi lebih atraktif. Pengusaha tidak perlu mengeluh tentang upah minimum yang baru. Bisa dipahami kalau pengusaha pun mengurangi jumlah pegawai di sebuah bagian yang dipandang secara obyektif kelebihan pegawai.

Ke depan, sebagian perusahaan akan masuk ke wilayah serba mekanis. Ini pun berpotensi akan mengurangi jumlah pegawai.

Hal lain yang tidak kalah penting diungkapkan di sini adalah pemerintah acap bersikap ambigu. Di satu sisi, pemerintah terkesan membiarkan tekanan kepada pengusaha supaya mereka memenuhi tuntutan upah lebih baik. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah masih menggaji sebagian pegawai negeri dengan upah kecil.

Pemerintah, di beberapa daerah, juga masih mempekerjakan para tenaga honorer. Sikap ini tidak sejalan dengan semangat memperbaiki nasib pegawai kecil. Bisa dibayangkan berapa triliun rupiah uang yang harus dikucurkan pemerintah kalau harus menaikkan gaji pegawai negeri, terutama pegawai negeri dengan gaji di bawah Rp 2 juta.

Tahun 2013 kita sambut dengan penuh optimisme dan gairah meraih suasana baru. (Abun Sanda)