Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Cabut Izin 12 Agen Penempatan

Kompas.com - 07/01/2013, 20:40 WIB
Hamzirwan,
Khaerul Anwar

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sudah mencabut izin usaha 12 agen penempatan tenaga kerja Indonesia sepanjang tahun 2012.

Izin agen penempatan atau pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dicabut karena pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir lagi.

Muhaimin mengatakan hal ini di Jakarta, Senin (7/1/2013). Sampai 2012 tinggal 558 PPTKIS.

"Sanksi ini salah satu bentuk penegakan hukum pemerintah. Hal ini harus memberikan efek jera bagi perusahaan lain sehingga tidak mengulang kesalahan serupa," kata Muhaimin.

Pelanggaran antara lain mengirim TKI ke negara yang masih berstatus moratorium penempatan seperti Arab Saudi, Kuwait, Jordania, dan Suriah. Mereka juga terlibat sertifikat kompetensi kerja palsu, um ur, dokumen, dan uji kesehatan calon TKI.

Kasus terakhir adalah penggerebekan tempat penampungan pekerja rumah tangga asing tanpa dokumen milik Agensi Pekerjaan (AP) Sentosa di Klang, Selangor, Malaysia. Sebanyak 95 TKI yang 93 orang di antaranya berasal d ari Nusa Tenggara Timur dengan sedikitnya 26 orang berusia di bawah 17 tahun, dievakuasi dari AP Sentosa.

Sementara di Nusa Tenggara Barat, Abdul Wahid (18) TKI asal Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, yang tewas ditembak di Johor, Malaysia, dimakamkan di Dusun Dasan Lendang Selatan, Desa Jurit, Senin.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lombok Timur, Sirman, di Selong, Lombok Timur, mengatakan, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, sempat melayat ke rumah korban.

Sementara itu, Ketua U mum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub basalamah menemui Kepala Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat.

Ayub mengatakan, Apjati mengundang sebagian besar dari 13 asosiasi agen pekerja asing di negara penempatan untuk dialog peningkatan perlindungan dan kesejahteraan TKI di Jakarta bulan depan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com