BPR Perlu Mengedepankan Kepercayaan

SURABAYA, KOMPAS.com - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu mengubah pola administrasi, dan lebih mengedepankan kepercayaan terhadap pencairan kredit untuk usaha rakyat. Pencairan pinjaman bagi pelaku usaha harus lebih mudah, murah dan cepat tanpa birokrasi dan persyaratan yang rumit.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan hal itu pada Musyawarah Nasional ke-VII Persatuan Bank Pemerintah Daerah (Perbamida) di Surabaya, Selasa (22/1/2013). "BPR harus bisa menjadi jembatan bagi masyarakat, ketika menghadapi berbagai kesulitan mengurus kredit di bank umum," katanya.

Untuk itu, BPR perlu mengkaji kembali proses administrasi untuk mempermudah pencairan kredit bagi usaha. Apalagi yang diminati masyarakat adalah kinerja BPR yang memberikan kepercayaan dengan membuat pencairan pinjaman tidak lama dan syarat sederhana.

"Pemerintah Provinsi Jatim sudah mengkomunikasikan dengan Bank Indonesia di Surabaya terkait pola kerja administrasi yang mudah untuk pencairan kredit usaha rakyat, semoga ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil," ujar Soekarwo.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia cabang Surabaya hingga November 2012, dana perbankan di Jatim yang tidak terpakai sekitar Rp 380 triliun. Bahkan Bank UMKM Jatim, selama tahun 2012, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan kredit Rp 934,09 miliar atau tumbuh 50,67 persen secara year-on-year.

Kredit ini didominasi kredit mikro sekitar 85 persen, dana bergulir yang sudah dicairkan oleh Pemprov Jatim hingga November 2012 mencapai Rp 693,293 miliar.

Sementara Ketua Umum DPP Perbamida Fahmi Akbar Idris menjelaskan sejak November 2012, terdapat 286 BPR di Indonesia dengan total aset Rp 16,3 triliun, aset dalam bentuk kredit 12,6 triliun dengan jumlah nasabah 3,6 juta.